Author: Admin 01
-
Diskusi “Omnibus Law Pajak: Siapa yang Meraup Untung?”, Mau Ikutan?
Pemerintah telah mengajukan RUU Omnibus Law Perpajakan kepada DPR untuk dibahas dan disahkan. Namun, setelah pandemi Covid-19 melanda, tidak ada kepastian terkait dengan kelanjutan proses legislasi rancangan payung hukum tersebut. Beberapa ketentuan yang awalnya masuk dalam RUU Omnibus Law Perpajakan, seperti penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, juga sudah masuk dalam Perpu No.1 Tahun 2020 […]
-
Anggota Komisi XI Misbakhun tagih sense of crisis Sri Mulyani di masa pandemi
JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang masih menggunakan pola lama dan kurang sense of crisis dalam menghadapi memburuknya perekonomian akibat pandemi Covid19. Legislator Partai Golkar itu pun mendesak Kemenkeu bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) bisa duduk bersama menyajikan skema terbaik untuk menyelamatkan ekonomi nasional. […]
-
Kemenperin Akselerasi Pengembangan Kawasan Industri Batang
Kementerian Perindustrian mendukung akselerasi pengembangan kawasan industri di Batang, Jawa Tengah. Hal ini guna menangkap peluang masuknya investasi potensial ke tanah air dari sejumlah sektor industri yang ingin merelokasi pabriknya dari China. “Kami melihat, kawasan industri di Batang ini memiliki lokasi yang strategis. Secara geografis, akses Kabupaten Batang dekat dengan Kota Semarang yang memiliki Bandara […]
-
Begini aturan pemusatan pajak pertambahan nilai
JAKARTA. Pengusaha kena pajak yang memiliki lebih dari satu tempat pajak pertambahan nilai terutang dapat memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP), atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemusatan. Untuk meningkatkan kemudahan […]
-
Pajak digital menyasar transaksi di atas Rp 600 juta
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi menetapkan kriteria perusahaan digital asing sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN). Pungutan pajak ini akan mulai berlaku awal Agustus 2020. Ketentuan ini diatur lewat Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-12/PJ/2020, yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan berlaku mulai 1 Juli 2020. Ini merupakan turunan […]