Author: Admin 01
-

Sikat Facebook dan Netflix Cs, Sri Mulyani Bikin Trump Geram
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan segera menarik pajak dari semua perusahaan over the top yang menjual jasanya di Indonesia. Artinya, Netflix, Spotify, Facebook hingga Zoom harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari hasil jualannya. Penarikan ini dilakukan untuk menambah penerimaan negara dari sektor digital yang pada masa pembatasan sosial ini justru tumbuh naik. Ini […]
-

Langkah Sri Mulyani Hadapi Murka Trump soal Pajak Netflix Cs
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, per 1 Juli 2020 secara resmi akan menarik pajak dari semua perusahaan over the top. Layanan digital seperti Netflix, Spotify, Facebook hingga Zoom harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari hasil jualannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah mengatur secara resmi soal penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada […]
-

Simak rekomendasi sektor CPO di tengah pandemi dan kenaikan pungutan ekspor
JAKARTA. Harga saham sektor minyak sawit atawa crude palm oil (CPO) cenderung menguat tersokong kenaikan harga CPO. Para analis memproyeksikan kinerja sektor ini berpotensi tumbuh positif meski tantangan dari pandemi Covid-19 masih membayangi. Dalam satu minggu terakhir harga sektor CPO cenderung menghijau seiring dengan kenaikan harga CPO. Mengutip Bloomberg, Jumat (5/6), harga CPO kontrak pengiriman Agustus 2020 di […]
-

Sri Mulyani Buka Peluang WP Badan Bisa Tunda Pembayaran Pajak PPh 21
JAKARTA—Guna menangkal efek virus Corona terhadap perekonomian, Kementerian Keuangan tengah mengkaji pemberian insentif berupa penundaan pembayaran pajak PPh Pasal 21. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penundaan pembayaran PPh Pasal 21 yang dipungut dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi penerima upah bukan hal yang baru. Menurut Menkeu, kebijakan itu pernah dilakukan pada 2008-2009. “Pilihannya (stimulus) […]
-

Analisis Dampak Penerimaan Pajak Pilar 2 Konsensus Pajak Digital
PROPOSAL untuk mengubah tatanan sistem pajak internasional dunia saat ini sangat bertumpu pada kesepakatan yang dikoordinasikan oleh OECD, yaitu melalui skema yang dikenal sebagai Pilar 1 dan Pilar 2. Sayangnya, perhatian masyarakat dan para pemangku kebijakan lebih banyak pada Pilar 1 dari Unified Approach. Padahal, peran Pilar 2 jauh lebih komprehensif. Pilar yang dikenal sebagai […]
WA only