Author: Admin 01
-
Pengusaha Minta Insentif Pajak PPh Pasal 25 Ditinjau Ulang
JAKARTA—Kadin Indonesia meminta pemerintah untuk menggelontorkan stimulus kepada pelaku usaha secara menyeluruh dalam menanggulangi tekanan usaha akibat pandemi virus Corona. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan dampak Covid-19 berlaku hampir kepada seluruh sektor usaha. Untuk itu, insentif yang diberikan terutama dalam bidang perpajakan bisa lebih diperbesar lagi. “Kami apresiasi stimulus fiskal yang ada saat […]
-
Koreksi Fiskal atas Biaya Bunga Pinjaman
BESARNYA penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ketentuan tersebut diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) beserta penjelasannya. Untuk dapat dibebankan sebagai […]
-
Mulai 1 Juli, Layanan Streaming Bakal Kena Pajak
Kementerian Keuangan mengumumkan, mulai tanggal 1 Juli 2020, pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), baik dari luar maupun dalam negeri, yang mencapai nilai transaksi atau jumlah traffic dan pengakses tertentu dalam kurun waktu 12 bulan bakal dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Melansir dari siaran […]
-
Waduh, Target Penerimaan Pajak Dipangkas 50% Karena Pandemi Corona
BENGKALIS—Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau memangkas target penerimaan pajak daerah hingga 50%, dari semula Rp130 miliar menjadi hanya Rp65 miliar tahun ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis Supardi mengatakan target Rp130 triliun sudah tidak realistis karena pandemi virus Corona (Covid-19) telah menekan hampir semua sektor ekonomi di wilayah tersebut. “Dari 12 jenis pajak, hampir […]
-
Untuk WP Ini, PBB Migas & Panas Bumi Bisa Dibayar Lewat Bank Persepsi
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) menegaskaan pembayaran PBB migas dan PBB panas bumi terutang dalam SPPT atau SKP PBB dapat dilakukan melalui dua cara. Hal ini ditegaskan otoritas dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-25/PJ/2020. Dalam SE ini ditegaskan PBB migas dan PBB panas bumi terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak […]
WA only