Author: Admin 01
-
Perluasan PMK No. 23/2020 Bakal Mencakup 745 Lapangan Usaha
JAKARTA – Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan untuk sementara terdapat 745 jenis usaha yang dimasukkan dalam perluasan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/2020 745 jenis usaha yang dimaksud di sini adalah yang termasuk 745 klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang nantinya akan dilampirkan dalam PMK yang memperluas cakupan insentif pajak pada PMK No. 23/2020. Jumlah […]
-
Pengusaha Minta Implementasi Stimulus Ekonomi Dipercepat
JAKARTA — Kalangan pengusaha mengapresiasi rencana pemerintah memperluas stimulus fiskal untuk sektor riil yang terkena dampak pandemi corona virus disease 2019 atau Covid-19. Namun demikian, pemerintah diminta mempercepat implementasi kebijakan stimulus tersebut dan mempermudah prosedurnya untuk mencegah sektor riil dari kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar. Di sisi lain, besaran stimulus ekonomi […]
-
Pemerintah Tak Turunkan Harga BBM Kendati Minyak Anjlok
Jakarta – Pemerintah memastikan harga jual eceran bahan bakar minyak (harga BBM) tertentu atau JBT, harga BBM subsidi dan harga BBM khusus penugasan atau JBKP tak turun kendati belakangan harga minyak mentah dunia jeblok. Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 83 K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar […]
-
Gaji Karyawan Bebas Pajak, Daya Beli Masyarakat Diharapkan Meningkat
Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak kepada beberapa sektor di tengah pandemi virus corona. Mulai dari sektor industri manufaktur hingga diperluas 18 sektor, seperti kesehatan, informasi dan komunikasi, serta konstruksi. Insentif tersebut berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak gaji karyawan yang ditanggung pemerintah; PPh Pasal 22 impor dibebaskan selama enam bulan, PPh Pasal 25 […]
-
Siap-siap, Pemerintah Akan Pungut PPN Belanja Online
JAKARTA, – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat bakal memungut pajak pertambahan nilai ( PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dengan demikian, seluruh konsumen yang melakukan aktivitas pembeliaan barang/jasa secara digital harus bayar pajak konsumsi sebesar 10 persen dari harga beli. Hal tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem […]
WA only