Author: Admin 01
-
Daftar jabatan TKA akan diatur dalam peraturan menteri
JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan telah merampungkan draft Rancangan Peraturan Pemerintah Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPP TKA). Pada beleid tersebut diatur bahwa jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja jabatan tersebut dapat diisi oleh TKA. Pemerintah akan menetapkan daftar jabatan yang dapat diisi oleh TKA tersebut. “Jenis-jenis jabatan yang dapat diduduki TKA akan diatur lebih teknis […]
-
Kepala PPATK: Kalau Shadow Economy Bisa Ditangani, Tax Ratio Naik
Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk menangani shadow economy. Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada PPATK untuk menyelesaikan masalah shadow economy guna mendukung penindakan tindak pidana pencucian uang, pidana pendanaan terorisme, hingga pidana perpajakan. “Hasil analisis kami soal shadow economy menunjukkan memang […]
-
DJP Tetap Awasi Dividen yang Diterima WP OP Dalam Negeri
Jakarta. Dengan skema penyetoran sendiri, pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak langsung dipotong oleh pembayar dividen. Lantas, bagaimana skema pengawasannya? Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak (DJP) Yunirwansyah mengatakan otoritas pajak memiliki beragam instrumen untuk mengawasi kepatuhan terkait dengan pemenuhan syarat investasi agar dividen yang diterima wajib pajak […]
-
Aturan PPh terkait dividen dan obligasi akan diperbarui, ini dampaknya
JAKARTA. Dalam rangka mendukung kemudahan melakukan usaha di Indonesia, pemerintah sedang memperbarui beberapa aturan, salah satunya pajak penghasilan (PPh) Pasal 26. Kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Mengutip catatan Kontan.co.id, terkait PPh Pasal 26, pemerintah akan memberikan relaksasi pungutan pajak atas bunga obligasi internasional lebih rendah […]
-
Penurunan PPh Pasal 26 Berlaku untuk Bunga Obligasi Internasional
Jakarta. Pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha kepada publik. RPP yang akan menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (22/1/2021). RPP tersebut memuat perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha yang meliputi bidang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan ketentuan umum dan […]
WA only