Author: Admin 10
-
Pasal Tambahan Izin Tambang di Omnibus Law Masuk RUU Minerba
Jakarta, Sejumlah pasal dalam draft Revisi Undang-Undang Minerba memuat ketentuan yang tercantum dalam naskah RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Salah satunya, soal perpanjangan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus tanpa melalui mekanisme lelang. Kepastian perpanjangan izin tersebut juga menjadi salah satu dari sembilan rumusan penting RUU Minerba yang dibacakan Ketua Panitia Kerja (Panja) Bambang Wuryanto dalam agenda […]
-
Tax Ratio RI Turun, BPK Soroti Kinerja Kemenkeu
Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan Kementerian Keuangan perlu melakukan mitigasi terhadap stagnasi penerimaan pajak di Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi yang turun akibat pandemi virus corona (Covid-19). Auditor Utama II BPK, Laode Nusriadi mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) memang terus tumbuh, namun kata Laode hal itu tidak diiringi dengan pertumbuhan tax ratio atau rasio pajak.Tax ratio adalah perbandingan […]
-
BPK Endus Kejanggalan Restitusi Pajak, Ini Komentar Ditjen Pajak
JAKARTA – Pihak otoritas pajak tak ingin berpolemik soal temuan Badan Pemerika Keuangan (BPK) terkait dengan kegiatan penyelesaian restitusi pajak. Seperti diketahui, dalam pemeriksaan yang dilakukan selama periode 2018 hingga semester 1/2019, lembaga auditor negara itu menemukan sejumlah persoalan, terutama terkait dengan proses pemeriksaan yang berpotensi menggerus penerimaan negara. Direktur Penyuluhan Pelayanan & Hubungan Masyarakat […]
-
Ketentuan Surat Setoran Pajak Direvisi, Sekarang Cukup 2 Rangkap
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak merevisi ketentuan mengenai surat setoran pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-09/PJ/2020 yang ditetapkan sejak 30 April lalu. Lewat perdirjen terbaru ini, surat setoran pajak (SSP) cukup dibuat sebanyak dua rangkap dan lembar pertama disampaikan kepada bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya. Lembar kedua disiapkan sebagai arsip […]
-
Ini tanggapan pengamat pajak soal dukungan anggaran bagi industri yang belum jelas
JAKARTA. Pemerintah menganggarkan Rp 70,1 triliun untuk dukungan industri dalam rangka merespon dampak Covid-19 terhadap dunia usaha. Dari angka tersebut stimulus perpajakan yang ditanggung pemerintah (DTP) mempunyai postur terbanyak yakni Rp 64,1 triliun. Sayangnya, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memastikan ke mana larinya anggaran tersebut. Berdasarkan draft Rapat Kerja (Raker) Tertutup antara Kemenkeu dan Komisi […]
WA only