Author: Admin 10
-
Realisasi pembayaran pajak via platform digital capai seperempat triliun
JAKARTA. Upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas basis pembayar pajak lewat platform digital nyatanya berbuah manis. Belum genap satu tahun, total nominal pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak (WP) mencapai seperempat triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan realisasi pembayaran pajak lewat e-commerce sejak 23 Agustus 2019 hingga 18 Februari 2020 mencapai Rp 258,95 miliar. Jika dibedah, sampai akhir […]
-
Bahlil Ungkap BKPM Dulu Seperti Kantor Pos, Tertinggal dari Vietnam
Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan lembaga yang dia pimpin seperti kantor pos. Kesan tersebut dia dapatkan saat awal mula menjabat di BKPM karena fungsi lembaga tersebut lebih banyak hanya memberi cap atau stempel. “Dulu BKPM ini tukang cap, kayak kantor pos, mengajukan (izin usaha) lewat OSS, habis itu dibawa rapat di Departemen Pajak,” […]
-
Jepang beri potongan bunga pinjaman dan pajak untuk pengembang jaringan 5G
TOKYO. Pemerintah Jepang akan membantu percepatan pengembangan teknologi telekomunikasi generasi kelima. Kabinet Jepang telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) dukungan bagi perusahaan mengembangkan jaringan seluler 5G yang aman. Juga untuk teknologi drone-nya di tengah meningkatnya kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan Tokyo atas meningkatnya pengaruh teknologi 5G China. RUU itu akan memberi perusahaan pengembang 5G untuk mengakses pinjaman berbunga […]
-
Segera terbit, ini gambaran susunan daftar prioritas investasi
JAKARTA. Pemerintah berjanji segera menerbitkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) sebagai pengganti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau kerap disebut Daftar Negatif Investasi (DNI). Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan, saat […]
-
Pemerintah pastikan UMKM di bawah Rp 10 miliar tertutup bagi investasi asing
Pemerintah menegaskan akan melindungi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari gempuran investasi asing. Perlindungan UMKM ini akan ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Daftar Positif Investasi (DPI) atau priority list yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Pada perpres DPI itu, pemerintah akan melarang investasi asing masuk di usaha kecil atau UMKM dengan nilai kurang dari Rp […]
WA only