Author: Admin 10
-

Sri Mulyani: Cicil Pelaporan Pajak dari Sekarang!
JAKARTA, – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak para pengusaha untuk segera membayarkan pajak pendapatan orang pribadi sesegera mungkin. Pasalnya, sebentar lagi akan memasuki periode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Batas waktu maksimal pelaporan SPT jatuh pada 31 Maret 2020. Di dalam business gathering para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha […]
-

Mesin Bekerja, Buruh Terancam
Di era teknologi seperti sekarang ini, buruh harus mampu meningkatkan keterampian dan produktivitasnya. Jika tidak, perkembangan teknolgi akan menghilangkan kesempatan kerja bagi para buruh. Kecenderungan itu bahkan sudah muali terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Laju pertumbuhan investasi tahun lalu, misalnya, terbukti tak mampu mengungkit penyerapan tenaga kerja. Pasalnya, investasi baru yang masuk lebih mengandalkan modal […]
-

Kakanwil Pajak Jateng ajak percepat laporkan SPT
Semarang – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Suparno mengajak para wajib pajak untuk secepatnya melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) penghitungan pajak tahun 2020. “Laporkan SPT, lebih cepat lebih baik,” katanya saat pertunjukan musik “Sobat Ambyar Pamer SPT” di Semarang, Sabtu malam. Dalam pertunjukan musik dengan bintang utama Didi Kempot tersebut, hadir pula Wali Kota […]
-

Dirjen Pajak Minta WP Tak Khawatir Jika Dipindahkan ke KPP Madya
JAKARTA,– Ditjen Pajak (DJP) mulai menyosialisasikan rencana penambahan 18 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya kepada ratusan pengusaha yang tergabung dalam Apindo, Kadin, dan Hipmi. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penambahan KPP Madya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan kepada wajib pajak (WP). Dia pun meminta pengusaha tidak khawatir jika dipindahkan dari KPP Pratama ke KPP […]
-

Sri Mulyani Rayu Pengusaha Minta DPR Restui Omnibus Law Pajak
Jakarta, — Menteri Keuangan Sri Mulyani merayu pengusaha untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-undangan (RUU) Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau omnibus law perpajakan. Hal tersebut disampaikan bendahara negara sembari bercanda di hadapan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia […]
WA only