Author: Admin 10
-
Omnibus Law Dapat Menciptakan Reformasi Pajak
Jakarta: Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menilai implementasi omnibus law bisa efektif dalam menciptakan reformasi pajak. Kepala Kajian Makro LPEM UI Febrio Kacaribu menuturkan, terlepas dari insentif tarif pajak yang lebih rendah, daftar panjang pengurangan pajak akan menghasilkan investasi yang lebih tinggi. “Yang pada gilirannya akan memperluas pendapatan pajak Indonesia di […]
-
DJP ingatkan instansi pemerintah gunakan NPWP baru mulai April 2020
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mulai April 2020. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama dalam pernyataan di Jakarta, Senin, mengatakan implementasi NPWP Instansi Pemerintah ini untuk menggantikan NPWP Bendahara Pemerintah yang telah […]
-
Ditjen Pajak simplifikasi NPWP bendahara pemerintah
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara, pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020. Selanjutnya, Ditjen Pajak akan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah yang juga dilakukan secara jabatan. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran […]
-
Tekan Harga Gas, PGN Usul PPN hingga Iuran Dihapus
JAKARTA, – PT Perusahaan Gas Nasional (PGN) mengusulkan beberapa langkah untuk menekan harga gas industri, mulai dari penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga iuran kegiatan usaha gas bumi. Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan, usulan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin menekan harga gas industri ke level 6 dollar AS per per juta british […]
-
Dunia Usaha Dukung Reformasi Perpajakan Melalui Omnibus Law
JAKARTA, – Dunia usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung penuh reformasi perpajakan melalui RUU Omnibus Law tentang Perpajakan yang drafnya telah diserahkan pemerintah ke DPR pada pekan lalu. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Raden Pardede mengatakan, RUU tersebut akan menjadi pengungkit […]
WA only