Author: Admin 10
-
Sri Mulyani: Omnibus Law Atur Pajak Netflix Hingga E-Commerce
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pajak sektor digital seperti Netflix hingga e-commerce akan diatur dalam Omnibus Law Perpajakan atau Rancangan Undang-undang Perpajakan. Sampai saat ini, pemerintah belum memiliki payung hukum yang tetap untuk bisnis tersebut. “Undang-undang nantinya akan mengatur itu karena dengan beroperasinya company seperti Netflix dan e-commerce, kita masih membutuhkan peraturan yang lebih kuat,” […]
-
Sri Mulyani sebut omnibus law bakal atur pajak Netflix hingga E-Commerce
JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan jika Omnibus Law Perpajakan atau Rancangan Undang-undang Perpajakan bakal mengatur pajak sektor digital seperti Netflix hingga e-commerce. Pemerintah memang belum memiliki payung hukum yang tetap untuk bisnis tersebut. “Undang-undang nantinya akan mengatur itu karena dengan beroperasinya company seperti Netflix dan e-commerce, kita masih membutuhkan peraturan yang lebih kuat,” ujar Sri […]
-
Permudah Freelancer dan UMKM Payar Pajak, Startup Ini Luncurkan Aplikasi HiPajak
JAKARTA, – Startup PT Investa Hipa Teknologi meluncurkan aplikasi perpajakan, HiPajak untuk membantu mempermudah pekerja menghitung kewajiban perpajakannya. CEO HiPajak Tracy Tardia mengatakan aplikasinya ini akan membantu menghitung kewajiban wajib pajak terutama para freelancer dan UMKM yang tak memiliki waktu untuk melaporkan dan membayar pajak. “Kalau wajib pajak di luar karyawan, mereka harus mengurus pajaknya sendiri. […]
-
Pengalihan wewenang pemberian insentif fiskal ke BKPM percepat prosedur investasi
JAKARTA. Pemerintah berencana mengalihkan kewenangan pemberian insentif pajak untuk investasi dari sebelumnya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini sesuai dengan mandat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, urusan pemberian insentif untuk para investor seperti Tax Holiday, Tax […]
-
Ponsel Ilegal Dibeli Sebelum Aturan IMEI Tak Perlu Mendaftar
Jakarta, — Kementerian Komunikasi & Informatika (Kemenkominfo) mengatakan masyarakat tak perlu mendaftarkan ponsel ilegal yang telah aktif sebelum aturan IMEI resmi pada April 2020. Aturan ini akan memblokir ponsel ilegal dari jaringan seluler di Indonesia. Ponsel ilegal yang diblokir ini adalah ponsel yang dibeli dan diaktifkan setelah penerapan aturan IMEI. Artinya, aturan akan berlaku ke belakang bukan ke belakang. […]
WA only