Author: Admin 10
-
Kemenkeu Dorong Seluruh BUMN Terapkan Integrasi Data Perpajakan
Jakarta – Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan mendorong seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memanfaatkan integrasi data perpajakan. Lewat integrasi data ini nantinya seluruh sistem akan terbuka secara transparan baik yang ada di DJP maupun perseroan. “Tolong BUMN semuanya agar bisa bergabung. Karena kita semua kan mau transparan. Ingin saya Pak Wamen BUMN mendorong ‘ayo […]
-
Pertamina terapkan digitalisasi integrasi data perpajakan
JAKARTA. Pertamina meresmikan Digitalisasi Integrasi Data Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. Penerapan sistem ini merupakan yang pertama kali di Indonesia, sebagai wujud berkomitmen Pertamina dalam memperkuat transparansi perusahaan. Peresmian dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati serta sejumlah Direktur Utama BUMN di […]
-
Netflix belum pernah bayar pajak di Indonesia, berapa potensinya?
JAKARTA. Sejak beroperasi di Indonesia pada 2016 silam, Netflix, perusahaan digital layanan streaming film belum pernah membayar pajak. Padahal, potensi pajak yang diperoleh dari Netflix mestinya cukup besar. Sebagai gambaran, berdasarkan data Netflix, himgga kuartal III-2019 total pengguna layanan streaming berbayar ini mencapai 158 juta orang di 190 negara. Hitung-hitungan kasar dengan menggunakan asumsi tarif pajak pertambahan […]
-
Rapat Terbatas Omnibus Law, Presiden Jokowi Targetkan Selesai dalam 100 Hari
JAKARTA — Presiden Joko Widodo menargetkan pembahasan sejumlah peraturan yang digabungkan atau omnibus law terkait dengan Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja bisa rampung sebelum 100 hari kerja Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, dia menargetkan naskah kedua omnibus law tersebut bisa segera diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setidaknya pada pekan ini. “Kita menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja. […]
-
DPR Usulkan Perpres untuk Kejar Pajak Netlfix
JAKARTA, – Selama empat tahun beroperasi di Indonesia, layanan video on demand, belum pernah membayar pajak. Hal itu membuat pemerintah harus mencari cara untuk mengejar pajak Netflix dan perusahaan over the top (OTT) lainnya. Sebab, hingga saat ini, aturan pajak untuk perusahaan OTT belum ada di Indonesia. Padahal, proses pembuatan undang-undang bisa memakan waktu yang lama. Bobby Rizaldi, […]
WA only