Author: Admin 10
-
Investasi di Hutan Produksi Turun, KLHK Janji Beri Kemudahan
JAKARTA — Realisasi investasi pada pengelolaan hutan produksi di Indonesia mengalami penurunan cukup tajam sepanjang 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, kucuran investasi di hutan produksi tahun lalu hanya mencapai Rp 128,14 triliun, turun signifikan dari tahun 2018 yang mencapai Rp 155,71 persen. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Bambang Hendroyono mengatakan, penurunan investasi […]
-
KLHK Lakukan Terobosan Tingkatkan Investasi dan Produktivitas Hutan Produksi
Jakarta, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapkan sejumlah terobosan untuk meningkatkan produktivitas hutan produksi di Indonesia. Antara lain kemudahan investasi pemanfaatan hutan produksi, pengembangan usaha di hutan alam (HA) dan hutan tanaman industri (HTI). Kemudian pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, kemudahan investasi industri dan ekspor […]
-
Pajak Barang Impor Online Rp 45.000 Berlaku Akhir Januari
Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan resmi menurunkan batasan atau threshold untuk bea masuk barang impor via online atau e-commerce. Awalnya batasan nilai bebas bea masuk maksimal US$ 75 atau Rp 1.050.000, kini diturunkan menjadi maksimal US$ 3 atau Rp 45.000. Jika harganya di atas US$ 3 maka akan kena bea masuk. Direktur Kepabeanan […]
-
Curhat Pengusaha Kayu: Ekspor Anjlok, Birokrasi Rumit
Jakarta – Pengusaha kayu olahan Indonesia mengungkap hambatan yang mereka sepanjang 2019. Ada masalah regulasi dan turunnya volume perdagangan ekspor pada 2019. Nilai ekspor kayu olahan Indonesia tahun 2019 turun 4% dibanding 2018. Tahun ini nilai ekspor sebesar US$ 11,64 Miliar, sementara tahun 2018 sebesar US$ 12,13 Miliar. Negara tujuan ekspor terbesar di antaranya China, Jepang, […]
-
PUPR Usul Hapus Amdal Perumahan
JAKARTA. Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) sapu jagat atawa omnibus law Cipta Lapangan Kerja terus bergulir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan agar pengembang perumahan tak perlu lagi mengurus izin analisis dampak lingkungan atawa Amdal. Namun, tidak semua lokasi pembangunan perumahan yang akan dibebaskan dari perizinan Amdal. Nanti pemerintah akan menentukan di lokasi mana […]
WA only