Author: Admin 10
-
Corona, Pemerintah Didesak Beri Insentif Pajak ke Industri Pers
Jakarta – Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendesak pemerintah untuk memberi insentif berupa kelonggaran pembayaran pajak untuk perusahaan pers di masa pandemi Corona saat ini. “Perusahaan pers perlu diberikan insentif karena peran pers sangat penting di tengah merebaknya wabah virus Corona (Covid-19). Wabah virus Corona menyebabkan krisis di berbagai bidang dan peran pers sangat penting,” ujarnya, Sabtu, 11 April 2020. Desakan ini muncul setelah […]
-
PPN dan PPh Resmi Dibebaskan untuk Tanggulangi Dampak Corona
JAKARTA –Dalam upaya penanggulangan dampak ekonomi atas wabah corona virus disease 2019 (Covid-19), pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dibebaskan. Dilansir KONTAN.CO.ID, bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Aturan ini disahkan per […]
-
Dukung Ketersediaan APD dan Obat-obatan dalam Penanganan Covid-19, Pemerintah Bebaskan PPN dan PPh
MEDAN – Pemerintah mendorong ketersediaan barang-barang seperti alat perlindungan diri dan obat-obatan yang diperlukan untuk menanggulangi wabah COVID-19 melalui pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan fasilitas tersebut diberikan kepada badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak-pihak lain […]
-
Bantu Penanggulangan Corona, Pemerintah Resmi Membebaskan PPN dan PPh
JAKARTA – Pemerintah resmi membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam rangka penanggulangan corona virus disease 2019 (Covid-19). Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Aturan ini disahkan per tanggal 6 April 2020. Secara […]
-
Pembahasan Konsensus Pajak Ekonomi Digital Masih Alot, Ini Kata DJP
JAKARTA, Pembahasan mengenai pemajakan terhadap ekonomi digital yang berada di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih alot. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol menyebut silang pendapat antara negara maju dan negara berkembang masih terasa dalam rapat Task Force on the Digital Economy (TFDE). Hal tersebut membuat proses perumusan konsensus […]
WA only