Author: Admin 15
-
Ada PER-03/PJ/2022, NSFP Tidak Terpakai Tak Perlu Dikembalikan ke KPP
Ditjen Pajak (DJP) memastikan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak terpakai tidak perlu dikembalikan ke kantor pelayanan pajak (KPP). Melalui akun @kring_pajak, DJP menyebutkan ketentuan tentang pengembalian NSFP tidak lagi disinggung dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d. PER-11/PJ/2022. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yakni NSFP yang tidak terpakai perlu dikembalikan oleh pengusaha […]
-
Pajak Dalam Negeri di Kalsel Dominasi Pemasukan Negara, Setara Rp8,09 Triliun
SAMARINDA. Penerimaan pajak dalam negeri mendominasi pendapatan dan hibah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan kontribusi sebesar 85,35 persen atau Rp8,09 triliun dari total realisasi penerimaan kuartal II/2022. Jika diperinci, pendapatan dan hibah Kalsel terdiri dari pajak dalam negeri sebesar 85,35 persen, pajak perdagangan internasional 7,44 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya 6,81 persen dan […]
-
Jaga Ekonomi, APBN Siap Sedia Kucurkan Subsidi Sampai Insentif Pajak
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah akan terus menggunakan APBN sebagai shock absorber di tengah berbagai ketidakpastian akibat memanasnya geopolitik global. Dalam acara Jakarta Global Financial Summit 2022, Suahasil menyebut APBN akan bekerja menahan dampak dari peningkatan risiko ketidakpastian terhadap masyarakat. Misal, dengan cara memberikan subsidi atau insentif pajak. “[APBN] kami optimalkan terus. Pada […]
-
Budaya Konsumtif Anak Muda Berpeluang Kerek Penerimaan PPN di Tahun Depan
JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) menyepakati target penerimaan perpajakan di tahun 2023 naik Rp 4,3 triliun dari Rp 2.016,9 triliun menjadi Rp 2.021,2 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp 1.718 triliun atau naik Rp 2,9 triliun dari sebelumnya yang sebesar Rp 1.715,1 triliun. Adapun tambahan penerimaan pajak sebesar Rp […]
-
Reformasi Pajak Global Tak akan Terjadi Tanpa Peran Civil Society
Civil society dinilai punya peran besar dalam mendorong agenda reformasi perpajakan global. Partner of Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan banyak kebijakan-kebijakan reformasi perpajakan internasional yang berjalan saat ini berawal dari buah pemikiran civil society pada masa lampau. “Pembentukan kebijakan perpajakan baik global maupun domestik itu tidak bisa lepas dari peran teman-teman […]
WA only