Author: Admin 15
-
Sri Mulyani Tarik Pajak dari Pinjol, Industri Berharap Revisi
JAKARTA. Para pemain teknologi finansial (tekfin) pendanaan bersama (P2P lending) alias pinjaman online (pinjol) masih mengharapkan adanya klasifikasi tertentu dalam aturan perpajakan baru sehingga mereka tidak terkena kewajiban bayar. Sebagai informasi, aturan perpajakan untuk industri pinjol baru berlaku per 1 Mei 2022, tepatnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN […]
-
Pemerintah Dinilai Perlu Perbanyak Kebijakan untuk Mudahkan Kelas Menengah Miliki Hunian
JAKARTA. Pemerintah diminta membuat kebijakan yang lebih masif dalam memudahkan masyarakat kelas menengah memiliki hunian. Country Manager Rumah.com, Marine Novita mengatakan, berdasarkan data pencarian properti di Rumah.com, minat konsumen terhadap properti terus meningkat. Pada kuartal kedua tahun ini, kata Marine, pencarian terhadap properti dengan harga di atas Rp 1 miliar mendominasi dengan persentase sebesar 55 […]
-
Mau Jadi Investor? Kenali Biaya Investasi dari Saham hingga Kripto Berikut!
JAKARTA – Investasi secara ritel baik pada instrumen pasar modal hingga aset kripto memiliki beban berupa biaya investasi. Biaya tersebut menjadi bagian dari sejumlah dana yang mesti dikeluarkan investor. Sebelum berinvestasi, ada baiknya investor mencari tahu terlebih dahulu biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk setiap instrumen investasi bersangkutan. Apa itu biaya investasi? Simak pengertian biaya […]
-
Mengalir Sampai Tax Heaven
Jenis permainan judi online dan modus untuk menggaet permainan terus berkembang. Disisi lain, aliran dana dari judi online pun makin jauh alirannya, Alhasil, Penelusuran dana dari judi online ini cukup sulit. Koordinator kelompok hubungan masyarakat PPATK M. Natsir kongah dari pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan memang tidak menyebut berapa jumlah rekening yang sudah diblokir. […]
-
Pemda Boleh Hapus Pajak Progresif Mobil dan Motor Bekas Sesegera Mungkin
JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat menghapus Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bekas (BBN 2). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa […]
WA only