Author: Admin 15
-

Sri Mulyani Sebut Negara G20 Sepakati Sistem Perpajakan Internasional
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa negara G20 telah menyepakati penciptaan sistem perpajakan internasional yang lebih berkeadilan. Ada dua pilar yang telah disepakati, yakni menarik pajak dari keuntungan perusahaan multi nasional dan menetapkan angka pengenaan pajak. “Kami sepakat ada 2 pilar dalam pemajakan internasional, realokasi keuntungan perusahaan multi nasional dan menetapkan angka pajak,” kata Sri Mulyani dalam ADBI […]
-

Ini Jurus Baru Sri Mulyani Kejar Pajak WP Indonesia di Negeri Orang Halaman all
Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jurus menagih pajak dari wajib pajak (WP) Indonesia di luar negeri. Jurus tersebut kini telah mendapatkan legalitas melalui pengesahan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) belum lama ini. Sri Mulyani menjelaskan, berbagai negara di seluruh dunia kini bekerja sama untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan melakukan penagihan pajak. Dalam UU HPP, […]
-

Mulai Tahun Depan, Karyawan Berpenghasilan Mulai Rp 20,8 Juta Kemungkinan Kena Pajak atas Fasilitas
JAKARTA. Mulai tahun depan, pemerintah akan mengenakan pajak atas fasilitas dan tunjangan non-uang atau natura. Kebijakan ini akan menyasar pada masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi, umumnya seperti direksi maupun pemimpin perusahaan. Adapun kebijakan pajak atas natura ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kendati demikian, pemerintah belum memerinci fasilitas barang yang akan […]
-

Presidensi G20: Menimbang Kepentingan Nasional dan Global
JAKARTA – Indonesia secara resmi mengemban tugas Presidensi Group of Twenty (G20). Estafet kepemimpinan forum global itu, telah resmi diteruskan ke Indonesia saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT G20 Roma, Italia, Minggu (31/10/2021). Indonesia merupakan negara Asia kelima setelah Arab Saudi, Jepang, China, dan Korea Selatan yang pernah memegang Presidensi G20. Selain itu, Indonesia […]
-

Implementasi Pajak Karbon, Industri Tekstil Siap Naikan Harga Jual
JAKARTA. Industri tekstil hulu mencemaskan kenaikan tarif listrik PT PLN (Persero) seiring rencana implementasi pajak karbon untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara senilai Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) tahun depan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan kenaikan tarif listrik pada perusahaan milik negara itu tidak terhindarkan setelah […]
WA only