Author: Admin 12
-
Misbakhun Curigai Kepentingan Asing di Balik Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah melakukan ekstentifikasi atau memperluas barang kena cukai dibandingkan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang memukul sektor lain. “Pemerintah perlu segera menambah alternatif barang kena cukai sebagai upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, karena kenaikan tarif CHT telah mencapai titik optimum dalam mendorong penerimaan,” ujar Misbakhun dalam keterangannya […]
-
Kenaikan Cukai Picu Peredaran Rokok Ilegal, Apa Solusi Pemerintah?
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui jika peredaran rokok ilegal berjalan lurus dengan kenaikan tarif cukai tembakau. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Haryanto mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok akan berkolerasi positif terhadap peredaran rokok ilegal di Tanah Air. Menurutnya, dampak pandemi menyebabkan daya beli masyarakat […]
-
Soal Rasio Cakupan Pemeriksaan Wajib Pajak, Begini Laporan DJP
Rasio cakupan pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) pada 2021 masih belum optimal. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (8/11/2022). Berdasarkan pada Laporan Tahunan DJP 2021, rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio/ACR) keseluruhan pada 2021 tercatat sebesar 0,86%. Capaian itu tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja ACR pada 2020 […]
-
Keberadaan KEK Bisa Tarik Investor Jika Ekosistemnya Terbangun Baik
Program Kawasan Ekonomi Khsusus (KEK) terus dikembangkan oleh pemerintah guna memaksimalkan potensi investasi di Indonesia. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan Sanur sebagai KEK. Penetapan ini tertuang dalam peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 2022 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Diana Dewi mentakan keberadaan KEK di Indonesia bisa […]
-
Apakah Insentif Tax Holiday Masih Diperlukan? Ini Kata Pengamat
Saat ini negara-negara Organisation for Economic Cooperation and Development sedang mematangkan ketentuan tarif pajak minimum global yang tertuang di dalam Pilar Dua Ketentuan Pajak Global. Dalam Pilar Dua: Global Anti Base Eresion (GloBE) tersebut mensyaratkan penerapan pajak penghasilan (PPh) korporasi dengan tarif minimum sebesar 15% . Pajak minimum tersebut akan diterapkan pada perusahaan multinasional dengan […]
WA only