Author: Admin 12
-
UMP Hanya Naik 1,09 Persen, Ekonom: Daya Beli Pekerja Rentan Tergerus Inflasi
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyoroti kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 yang rata-rata hanya 1,09 persen. Pasalnya, angka tersebut berada di bawah proyeksi inflasi nasional 2022 yang bisa di atas 3-4 persen. “Ini efeknya berarti daya beli kelas menengah dan pekerja rentan bisa tergerus inflasi,” ujar Bhima kepada Tempo, Rabu, 17 November […]
-
Pemerintah Jamin Biro Haji dan Umroh Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perjalanan ibadah haji dan umrah tidak akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “PMK sudah jelas bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak dikenakan PPN, termasuk di dalamnya jasa perjalanan ibadah haji dan umrah. Itu ditegaskan dalam PMK Nomor 92/PMK 03/2020,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers daring usai menerima kunjungan Forum Silaturahmi […]
-
Pemerintah Buka Kemungkinan Lanjutkan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor di 2022
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan relaksasi PPnBM bakal dievaluasi menjelang masa berlakunya yang habis pada akhir tahun 2021. Dia memperkirakan kebijakan ini dimungkinkan untuk dilanjutkan pada tahun depan lantaran telah berkontribusi mendorong pertumbuhan di sektor-sektor pendukungnya. “Bapak Presiden menyampaikan program PPnBM yang akan berakhir sampai tahun ini bisa saja dievaluasi oleh pemerintah (untuk […]
-
Lindungi Industri Lokal, Sri Mulyani Kenakan Tarif Berlapis untuk Baju Impor
Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 142 tahun 2021 tentang pengenaan Bea Masuk Tindak Pengaman (BMTP) terhadap produk impor pakaian dan aksesoris pakaian. Aturan ini berlaku efektif mulai 12 November 2021. Hal ini berarti, pakaian impor tidak hanya dikenakan pajak saja, tetapi juga bea masuk. Ini bisa menyebabkan harga pakaian impor berpotensi lebih mahal […]
-
Menko Perekonomian: Pemerintah Tidak Pungut PPN dari Kegiatan Haji dan Umrah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Termasuk jasa perjalanan ibadah haji dan umrah. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. “Ada aspirasi terkait dengan PPN dan memang dalam PMK dari […]
WA only