Author: Admin 12
-

DJP Jamin Pajak ke Perusahaan Multinasional Tak Picu Kenaikan Harga
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan implementasi aturan pajak global pilar 1 hanya akan dikenakan kepada korporasi. Dengan demikian, penerapan aturan ini tak akan terdampak ke konsumen.“Saya klarifikasi dari pilar 1 ini income tax ke 100 lebih perusahaan teorinya dikenakan pajaknya ke korporasi. Tidak diteruskan ke konsumen. Tidak ada kenaikan harga,” ungkap Direktur Perpajakan […]
-

Opini: Harmonisasi Pajak Karbon
DPR telah mengesahkan aturan main baru di bidang perpajakan yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Di dalamnya antara lain memperkenalkan jenis pajak baru, yakni pajak karbon yang juga tertuang dalam Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 sebagai Green Fiscal Policy Reform. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tujuan utama hadirnya pajak karbon di Indonesia sebagai upaya […]
-

UU HPP Berpotensi Tingkatkan Penerimaan Pajak hingga Rp90 Triliun
Penerapan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) secara keseluruhan berpotensi menambah penerimaan pajak antara Rp70-Rp90 triliun atau sekitar 0,4-05 persen terhadap produk domestik bruto. Kepala Ekonomi Bank Permata Josua Pardede mengatakan peningkatan penerimaan pajak yang mendukung pelebaran ruang fiskal itu diharapkan dapat dioptimalkan pemerintah untuk belanja produktif dan strategis yang memiliki efek berganda terhadap […]
-

Stafsus Menkeu: Pelayanan Pajak Harus Jelas dan TransparanS
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, manusia selalu berurusan dengan pajak sepanjang hidupnya. Hal ini diungkapnya dalam Tax Gathering 2021 yang digelar KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua di Jakarta, Kamis (11/11/2021). Menurut Yustinus, manusia lahir sudah harus mengurus akte, membeli barang-barang dengan PPN, berpenghasilan dengan PPh. bahkan dimakamkan dengan […]
-

Ditjen Pajak Bentuk Tim Cek Potensi Penerimaan Negara yang Belum Disetor
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti potensi penerimaan negara yang belum disetorkan akibat kasus dugaan suap pajak yang melibatkan Angin Prayitno Aji dan anak buahnya. Tindak lanjut akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. “Tim pemeriksa ini melibatkan fungsional pemeriksa pajak, fungsional penilai pajak, unsur kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal Kementerian […]
WA only