Author: Admin 12

  • Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

    Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

    Selain sebagai wujud keberpihakan kepada wajib pajak orang pribadi UMKM, ketentuan batasan peredaran bruto tidak kena pajak diharapkan mampu menstimulus pelaku usaha besar. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (27/10/2021). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan batasan peredaran bruto (omzet) tidak kena pajak senilai Rp500 juta dalam UU Harmonisasi Peraturan […]

  • Dukung Kelangsungan Bisnis, Pengusaha Ditawari Diskon 30% PPh Badan

    Dukung Kelangsungan Bisnis, Pengusaha Ditawari Diskon 30% PPh Badan

    Pemerintah Vietnam merilis kebijakan berupa insentif perpajakan untuk mendukung perusahaan dan individu yang secara ekonomi terkena dampak pandemi Covid-19. Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam Vuong Dinh Hue mengatakan dukungan untuk kelangsungan bisnis yang terdampak Covid-19 diatur dalam Resolusi No. 406/NQ-UBTVQH15. Menurutnya, dukungan tersebut berupa pengurangan dan pembebasan pajak tertentu. “Resolusi pembebasan dan pengurangan merupakan kebijakan […]

  • Dampak Pajak Karbon pada Bisnis Bakal Terbatas, Seperti Apa?

    Dampak Pajak Karbon pada Bisnis Bakal Terbatas, Seperti Apa?

    Pemerintah menyebutkan rencana pengenaan pajak karbon terhadap pelaku bisnis akan sangat terbatas. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, pengenaan pajak karbon merupakan upaya pemerintah mendorong ekonomi yang lebih hijau. Menurutnya, mekanisme pajak karbon yang mendasarkan batas emisi (cap and tax) juga akan menguntungkan bagi pelaku bisnis yang melakukan perdagangan karbon. “Ini tidak hanya kita lihat […]

  • Tarif PPh Badan Batal Diturunkan, Konsolidasi Fiskal Jadi Alasannya

    Tarif PPh Badan Batal Diturunkan, Konsolidasi Fiskal Jadi Alasannya

    Kesepakatan pemerintah dan DPR untuk tidak menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan ke 20% pada tahun depan atau menjaga tarif tetap sebesar 22% merupakan bagian dari upaya konsolidasi fiskal. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan banyak yurisdiksi yang memilih melakukan konsolidasi fiskal guna memperkuat postur anggarannya pada masa pascapandemi ke depan, tak terkecuali Pemerintah Indonesia. “Semua […]

  • Dirjen Pajak sebut kebijakan NIK menjadi NPWP berlaku pada 2023

    Dirjen Pajak sebut kebijakan NIK menjadi NPWP berlaku pada 2023

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan kebijakan Nomor Induk Penduduk (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berlaku pada tahun 2023.  Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Suryo menyampaikan, tahun depan pemerintah akan fokus mempersiapkan sistem informasi dan teknologi penunjang integrasi data NIK dan NPWP.  Kata […]

WhatsApp WA only