Author: Admin 12
-

UMKM Penghasilan di Bawah Rp 500 Juta Tidak Kena PPh
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berpenghasilan di bawah Rp 500 juta tidak dikenai pajak menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru disahkan, Kamis (7/10). Sebelumnya, UMKM sama rata dikenai pajak 0,5 persen. “Kini yang penghasilan dibawah Rp 500 juta tidak dikenai pajak, penghasilan yang diatasnya itu baru dikenai 0,5 persen,” kata Menteri Keuangan RI, […]
-

Perubahan Pajak Penghasilan untuk Si Kaya
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menetapkan perubahan atas kategori atau lapisan tarif pajak penghasilan (PPh). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perubahan ini demi mencerminkan keadilan perpajakan. “Untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berubah tetap Rp 54 juta per tahun untuk diri Wajib Pajak bagi orang pribadi,” kata Sri dalam Konferensi Pers UU HPP, Kamis (7/10). Rentang penghasilan untuk […]
-

UU HPP Disahkan, UMKM yang Penghasilannya di Bawah Rp 500 Juta Bakal Bebas PPh
Pemerintah bakal membebaskan pajak penghasilan (PPh) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perseorangan dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun. Aturan ini menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Sidang Paripurna pada Kamis (7/10/2021). Dengan demikian, warung kopi hingga warung makanan berpenghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun yang semula […]
-

UMKM Tidak Lagi Kena PPh! Ini Penjelasan Sri Mulyani
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh, berdasarkan ketentuan baru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Kamis (7/10/2021) malam. Kemarin, […]
-

April 2022 PPN Naik Jadi 11 Persen, APPBI: Akan Memperburuk Kondisi Usaha Offline
Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11 persen, dan mulai berlaku pada April tahun 2022 mendatang. Bagaimana aplikasinya? Kita bahas bersama, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI, Alphonzus Widjaja. Hari ini (07/10), RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau RUU HPP, disahkankan DPR, menjadi Undang-undang, dalam Sidang Paripurna. UU […]
WA only