Author: Admin 12
-
Aturan Baru Nih! PKP Sampai Rp 60 Juta Kena Pajak 5%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah lapisan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak (PKP) hingga Rp 60 juta akan dikenakan tarif 5%. Sebelumnya, tarif 5% dikenakan untuk PKP sampai Rp 50 juta. Ini merupakan sinyal baik bagi para pekerja, karena jika sebelumnya penghasilan hanya Rp 50 juta sudah kena pajak maka kini dinaikkan menjadi Rp […]
-
Kemenkeu Pastikan Sembako Masyarakat Miskin Bebas Pajak
Kementerian Keuangan memastikan Komisi XI DPR telah menyetujui Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) pada Rabu, (29/9). Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkap hal tersebut dalam laman media sosialnya.Yustinus mengungkap RUU KUP yang diubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disetujui dan akan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU. “Pemerintah […]
-
RUU KUP Segera Disahkan, Sembako Bebas Pajak
Rancangan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (RUU KUP) segera disahkan. Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan sepakat membawa RUU Perpajakan ini ke sidang paripurna DPR. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah dan DPR berkomitmen memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah. “Maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial […]
-
Disetujui DPR, Tarif PPN Naik Jadi 11% di 2022 & 12% di 2025
Komisi XI DPR RI menyetujui rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini ditetapkan sebesar 10%. Kenaikan PPN ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Artinya, dengan kenaikan PPN ini maka mulai tahun depan barang yang dikonsumsi masyarakat berpotensi akan mengalami kenaikan harga. Berdasarkan draf RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (nama baru […]
-
Alasan Sri Mulyani Ingin Buru-Buru Sahkan RUU HPP
Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) akhirnya melaju ke rapat paripurna DPR. Setelah mencapai kesepakatan, RUU tersebut resmi berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan RUU HPP ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, inklusif, sekaligus mendukung percepatan pemulihan perekonomian. “Serta mengoptimalkan penerimaan negara guna […]
WA only