Author: Admin 12
-
BPK: KKKS Tunggak Denda Telat Bayar Setoran Lifting Minyak Rp 108 M
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan penerimaan negara sebasar Rp 108,08 miliar dari keterlambatan pembayaran lifting minyak bumi bagian negara oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas. Hal tersebut disebabkan oleh sikap SKK Migas yang belum menagihkan denda keterlambatan pembayaran lifting minyak bumi bagian negara kepada KKKS yang memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah yang […]
-
Bahlil Sebut Negara G20 Sempat Tak Setuju Hilirisasi RI
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menceritakan bahwa negara G20 sempat tak setuju Indonesia membangun industri hilirisasi. Saat bertemu dengan menteri investasi negara-negara G20, Bahlil mengatakan dirinya memperjuangkan empat poin yaitu hilirisasi hasil tambang, kolaborasi dengan UMKM, pemerataan dana investasi, dan harga karbon. “Apa yang terjadi? kami debat dengan menteri-menteri investasi […]
-
Layanan Pemindahbukuan Sudah Bisa Online Lewat e-Pbk, Simak Caranya
Layanan pengajuan permohonan pemindahbukuan kini sudah bisa diakses secara online. Pemindahbukuan bisa dilakukan melalui aplikasi e-Pbk yang tersedia di laman pajak.go.id. Namun, implementasi layanan e-Pbk ini masih dalam tahap piloting alias uji coba untuk 10 kantor pelayanan pajak (KPP) saja. Jika wajib pajak terdaftar pada 10 KPP yang ditunjuk sebagai pelaksana piloting e-Pbk maka wajib […]
-
Berharap Hujan Insentif di Tengah Ancaman Resesi, Mengubah Risiko jadi Cuan?
Sejumlah pihak berharap pemerintah kembali menggelontorkan sejumlah insentif agar tiap sendi perekonomian bisa lebih siap menghadapi ancaman resesi yang disebut-sebut terjadi pada tahun 2023. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, misalnya, berharap pemerintah memberikan stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat. Relaksasi PPN dari 11 persen menjadi 8 persen, menurut dia, sangat […]
-
Mampu gairahkan pasar, pebisnis properti minta insentif PPN diperpanjang
Pemerintah hingga kini belum memutuskan untuk memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang telah berakhir pada 30 September 2022. Kalangan perusahaan pengembang properti pun berharap insentif tersebut bisa kembali diperpanjang untuk menjaga momentum pemulihan sektor properti. Terlebih, sektor properti akan terbebani dampak dari lonjakan inflasi dan tren suku bunga tinggi. Selama ini, […]
WA only