Author: Admin 12
-

RI Siap Kejar Pajak 100 Perusahaan Multinasional!
Kementerian Keuangan mengumumkan, saat ini para menteri keuangan dan gubernur bank sentral pada G20 telah menyepakati arsitektur perpajakan internasional. Salah satu hasil dari kesepakatan ini, Indonesia akan bisa menambah penerimaan dari pemajakan 100 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, kesepakatan yang ditempuh dalam pertemuan G20 […]
-

Upaya Pemerintah Jadikan Indonesia Pemain Utama Industri Kendaraan Listrik
Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik di tanah air. Sederet upaya dilakukan,antara lain melalui penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hinggapengembangan ekosistem EV di Indonesia. Industri alat transportasi menjadi prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. “Indonesia telah menetapkan roadmap atau peta jalan pengembangan EV melalui Peraturan […]
-

Pengusaha Desak Pengenaan PPN Bahan Baku Produk Ekspor Dibatalkan
Perusahaan berorientasi ekspor Filipina mendesak Biro Pendapatan Dalam Negeri (Bureau of Internal Revenue/BIR) untuk mencabut pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% atas bahan baku produk ekspor. Sebelumnya, bahan baku ini bebas PPN. Direktur Eksekutif Konfederasi Eksportir Pakaian Filipina Maritess Jocson-Agoncillo mengatakan pengenaan PPN tersebut akan membuat biaya produksi barang ekspor makin mahal. Menurutnya, kebijakan itu […]
-

Simak, Ini Keterangan Resmi dari DJP Soal Perpanjangan Insentif Pajak
Pemerintah telah menerbitkan PMK 82/2021 dan PMK 83/2021 yang berisi perpanjangan waktu pemberian berbagai insentif. Terkait dengan hal ini, Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan keterangan resmi. Dalam Siaran Pers Nomor SP- 21/2021 bertajuk Wajib Pajak Bisa Nikmati Fasilitas Pajak Hingga Akhir Tahun 2021, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan pemberian insentif perpajakan perlu diberikan secara selektif. “Pemberian insentif […]
-

WP KITE & Kawasan Berikat Tak Dapat Lagi Diskon Angsuran PPh Pasal 25
Melalui PMK 82/2021, pemerintah memperpanjang masa pemberian insentif pajak yang sebelumnya ada dalam PMK 9/2021 hingga Desember 2021. Namun, perpanjangan tidak berlaku untuk wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dan kawasan berikat. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan kebijakan tersebut dibuat berdasarkan pada evaluasi yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP). Kinerja kegiatan usaha KITE dan kawasan berikat saat […]
WA only