Author: Admin 12

  • Ditjen Pajak Minta Restu Menggelar Tax Amnesty II

    Ditjen Pajak Minta Restu Menggelar Tax Amnesty II

    Direktur Jenderal Pajak resmi memaparkan rencana program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika usulan menggelar program pengampunan pajak ini mendapat restu, Ditjen Pajak berharap program bisa jalan pada tahun 2021 atau 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menyampaikan hal ini saat rapat kerja dengan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) […]

  • Begini Penjelasan DJP Soal Bantuan Penagihan Pajak dalam Revisi UU KUP

    Begini Penjelasan DJP Soal Bantuan Penagihan Pajak dalam Revisi UU KUP

    Pemerintah telah memasukkan poin perubahan tentang asistensi penagihan pajak global dalam rancangan revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan saat ini telah terdapat 13 perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang memuat pasal bantuan penagihan. Namun, perjanjian itu tidak dapat terlaksana karena belum ada pengaturan hukum dalam undang-undang. […]

  • Insentif PPh UMKM Dicabut, DJP Ungkap Alasannya

    Insentif PPh UMKM Dicabut, DJP Ungkap Alasannya

    Pemerintah akan mencabut insentif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet kurang dari Rp50 miliar. Rencana ini terealisasi jika Rancangan Undang-undang soal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) disahkan. Diketahui, ketentuan mengenai insentif PPh final UMKM tertuang dalam Pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan […]

  • Begini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Rencana Perubahan Ketentuan Natura

    Begini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Rencana Perubahan Ketentuan Natura

    Pemerintah berencana melakukan pengaturan kembali mengenai natura (fringe benefit) dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan selama ini, fringe benefit tidak dihitung sebagai biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak termasuk penghasilan bagi penerima atau pekerja. Ketentuan itu menimbulkan ketidakadilan karena fringe benefit cenderung dinikmati kelompok pekerja level atas […]

  • Pemulihan Aset Negara dari Tersangka Pajak hanya 0,05 Persen, Kemenkeu Ajukan Izin Sita Aset

    Pemulihan Aset Negara dari Tersangka Pajak hanya 0,05 Persen, Kemenkeu Ajukan Izin Sita Aset

    JAKARTA – Sampai saat ini penyidik pajak tidak memiliki wewenang untuk menyita, menangkap, dan menahan tersangka pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak berencana membawa hak tersebut ingin dalam revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan bahwa dengan tidak ada kewenangan tersebut, instansinya […]

WhatsApp WA only