Author: Admin 12
-

Soal Pengawasan Wajib Pajak Kaya, DJP Andalkan Ini
Penambahan KPP Madya baru akan membuat pengawasan terhadap wajib pajak yang tergolong kaya (high wealth individual/HWI) makin optimal. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (28/6/2021). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan adanya 18 KPP Madya baru yang beroperasi mulai 24 Mei 2021 akan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak HWI. Apalagi, penambahan […]
-

Mudahkan Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan Daerah Dikebut
Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berupaya menyelesaikan program digitalisasi perpajakan daerah untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda Hermanus Barus mengatakan digitalisasi pembayaran pajak diawali dengan pajak bumi dan bangunan (PBB). Setelah itu, pemkot berencana mengalihkan cara pembayaran dari konvensional menjadi digital untuk semua jenis pajak dan retribusi. “Kami sedang upayakan […]
-

Sebelum Naikkan Pajak Parkir, Gubernur Anis Perlu Pertimbangkan Ini
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memandang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu mempertimbangkan situasi ekonomi masyarakat dan dunia usaha sebelum memutuskan untuk menaikkan tarif pajak parkir. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan pemerintah pusat telah memberikan banyak keringanan kepada masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi. Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang […]
-

Tarif PPh 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Bakal Berlaku 1 Agustus 2021
Pemerintah Vietnam berencana mengenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 1,5% kepada pelaku e-commerce yang berpenghasilan di atas VND100 juta atau setara dengan Rp62,7 juta mulai 1 Agustus 2021. Otoritas dalam dekritnya menjelaskan pengenaan pajak tersebut untuk memberikan rasa keadilan di antara pedagang ritel online dan konvensional. Pengenaan pajak kepada penjual di platform e-commerce juga akan membantu mencegah penjualan […]
-

Hentikan APBN Makin Tekor, Pengamat: Potong Anggaran Infrastruktur!
JAKARTA – Kalangan ekonom menilai upaya pemerintah mengembalikan angka defisit APBN hingga level di bawah 3 persen pada 2023 seperti amanat undang-undang No. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tidak akan mudah. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pengetatan akan sulit karena banyak anggaran […]
WA only