Author: Admin 12
-
DJP Kantongi Rp 126 M dari Pajak Kripto dalam 3 Bulan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak dari aset kripto sebesar Rp 126,75 miliar. Pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan penyetoran sendiri Rp 60,76 miliar dan PPN Rp 65,99 miliar. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, jumlah […]
-
Pajak Fintech & Kripto Tembus Rp 234 Miliar per Agustus 2022
Pemerintah telah mengantongi pajak Rp 107,25 miliar dari perusahaan fintech atau financial technology yang berbasis peer to peer (P2P) lending. Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan perolehan ini dikumpulkan dari periode Juni hingga Agustus 2022. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.69/2022 terkait dengan bunga pinjaman layanan pembiayaan finansial (fintech […]
-
Saham Asia naik, Inggris batal potong pajak, RBA naikkan bunga kecil
Saham-saham Asia melambung pada akhir perdagangan Selasa, setelah Inggris membatalkan rencana pemotongan pajak yang kontroversial, secara tentatif meningkatkan sentimen pasar global dan menggalang dukungan untuk obligasi dan pound sterling. Bank sentral Australia (RBA) menambah sentimen di pasar, karena mengejutkan investor dengan menaikkan suku bunga lebih kecil dari perkiraan 25 basis poin, mengatakan mereka telah meningkat […]
-
Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan perubahan iklim merupakan ancaman global yang sangat serius sesudah pandemi COVID-19. “Kalau negara dan dunia dihadapkan pada kejutan yang besar seperti pandemi setidaknya kita telah mencoba kejutan global tersebut, maka perubahan iklim akan menjadi kejutan yang lain,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Indonesia Economic Outlook 2023 Forum yang dipantau […]
-
Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi
Ditjen Pajak (DJP) mengirimkan email blast berisi imbauan agar wajib pajak segera melakukan pemutakhiran data dan informasi melalui DJP Online. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah sedang melakukan transisi penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara bertahap. Dalam hal ini, wajib pajak perlu melakukan pemutakhiran […]
WA only