Author: Admin 12
-

Tarif PPh dan PPN Lebih Tinggi untuk Super Tajir
JAKARTA. Pemerintah ingin mengoptimalkan setoran pajak dari high wealth individual (HWI) alias orang super kaya. Sejumlah instrumen pun pemerintah siapkan buat menyasar wajib pajak ini. Dalam draf perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), setidaknya ada dua instrumen pajak yang akan membidik HWI. Pertama, pajak penghasilan (PPh) […]
-

Kemenkeu Prediksi Realisasi Belanja Perpajakan Tahun Lalu 1,6% PDB
Belanja perpajakan adalah insentif yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak. Estimasi besaran tahun lalu tak berbeda jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,62% PDB Kementerian Keuangan memperkirakan belanja perpajakan tahun lalu mencapai 1,5%-1,6% dari produk domestik bruto (PDB), tak berbeda jauh dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,62% terhadap PDB. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio […]
-

Serikat Guru Honorer Swasta Kritik Rencana Pemerintah Tarik PPN Jasa Pendidikan
Federasi Guru Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI) menilai wacana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kategori jasa pendidikan sangat tak tepat. Di mana saat ini jasa pendidikan masih dalam 11 kelompok jasa yang bebas dari PPN. “PPN dikenakan kepada jasa pendidikan komentarnya hanya satu, sangat kejam,” kata Pembina FGTHSI Didi Suprijadi kepada Liputan6.com, Kamis (10/6). […]
-

Pajak Penghasilan Terus Dikerek Naik, BKF Ungkap Alasannya
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Natan Kacaribu mengatakan, tujuan pemerintah untuk terus menyesuaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN demi melihat tren dari daya beli masyarakat. Febrio mengungkapkan rata-rata struktur penerimaan negara berkembang dan maju biasanya didominasi dari penerimaan PPN. “Penerimaan pajak di kebanyakan negara berkembang dan maju di dunia lebih didominasi oleh PPN,” ucap Febrio […]
-

Inilah Mereka yang Menyatakan Menolak Kebijakan PPN Sembako
Jakarta – Masyarakat dari berbagai lapisan menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Kebijakan itu tertuang dalam rencana perluasan objek PPN yang diatur di Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Wakil Ketua DPR RI […]
WA only