Author: Admin 12
-

Aliansi Petani: PPN Sembako Bisa Memukul Usaha Petani
JAKARTA — Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 12 persen untuk barang sembako dinilai dapat memukul usaha petani. Pemerintah diminta mengkaji kebijakan tersebut secara matang agar nantinya tidak membuat kerugian mendalam bagi usaha petani yang sedang tertekan akibat masa pandemi. Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nuruddin, mengatakan, kebijakan tersebut tentunya tidak akan langsung […]
-

YLKI: Wacana Kebijakan Sembako Kena PPN Sangat Tidak Manusiawi
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak rencana pemerintah menarik tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pangan. Menurut Tulus, rencana tersebut sangat tidak manusiawi. Di tengah pandemi Covid-19, daya beli masyarakat sedang turun drastis. Seharusnya langkah yang diberikan diberi insentif perpajakan tetapi ini justru sebaiknya. “Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang […]
-

Skema PPN Rancangan Sri Mulyani: Dari 1% Hingga Tertinggi 25%
Pemerintah berencana untuk mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada tiga skema tarif yang kemungkinan akan diterapkan. Rencana ini tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar dan diterima CNBC Indonesia. Ketiga skema ini adalah tarif umum, tarif berbeda (multi tarif) dan […]
-

Jerit Netizen Soal Rencana PPN Naik Jadi 12 Persen
pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir. Rencana itu tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang […]
-

P2G Kritik Rencana Pemerintah Tarik PPN dari Jasa Pendidikan
Jakarta – Pemerintah bakal memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menilai pemerintah bertindak paradoks jika memajaki sekolah, dari SD hingga SMA. Mulanya, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim menduga bahwa jasa pendidikan yang dimaksud dalam draf RUU Revisi UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan […]
WA only