Author: Admin 12
-
Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan negara dari pungutan pajak kripto terus bertambah hingga akhir Agustus 2022. Angkanya sudah mencapai Rp 126,75 miliar dan terdiri atas pajak penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto hingga pajak pertambahan nilai (PPN). “Pajak kripto sudah kita collect PPh 22 atas transaksi aset kripto mencapai Rp 60,76 miliar dan […]
-
Pedagang Hingga Penambang Kripto Sudah Setor Pajak Rp126 Miliar ke Menteri Keuangan Sri Mulyani
Aktivitas perdagangan aset kripto hingga penjualan hasil penambangan membuat pemerintah berhasil menarik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) Rp126,75 miliar dari komoditas kekayaan alternatif itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengenaan pajak terhadap aset kripto mulai berlaku pada 1 Mei 2022. Dalam waktu singkat, perolehan pajak dari transaksi dan keuntungan atasnya tercatat […]
-
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati RAPBN 2023, Defisit Hanya 2,84%
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyepakati RAPBN 2023 dalam pembicaraan tingkat I yang digelar hari ini, Selasa (27/9/2022). Setelah disetujui dalam pembicaraan tingkat I, RAPBN 2023 akan segera dibahas dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan guna disetujui dalam rapat paripurna. “DPR bersama pemerintah telah menyepakati pelaksanaan konsolidasi fiskal tahun 2023 ini. Telah disepakati […]
-
Korea Selatan Sita Aset Kripto Rp 2,77 Triliun dari Penunggak Pajak
Pemerintah Korea Selatan telah sita cryptocurrency senilai USD 184 juta atau sekitar Rp 2,77 triliun (asumsi kurs Rp 15.055 per dolar AS) dalam dua tahun karena tunggakan pajak. Pihak berwenang di Seoul mulai menyita aset virtual kepada pihak yang dituding melakukan penggelapan pajak pada 2021, seperti yang dilaporkan Yonhap News dan Maekyung pada Kamis, 22 […]
-
DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan tidak akan terburu-buru merilis ketentuan yang mengatur penunjukan penyedia platform e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak. Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan DJP masih menyusun hal-hal teknis yang diperlukan untuk menerapkan aturan penunjukan penyedia e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu mencari […]
WA only