Author: Admin 12
-
Kemenkeu Sebut Transfer Pricing Jadi Modus Perusahaan Hindari Pajak Tinggi
Transfer Pricing saat ini jadi modus terbaru pelaku usaha untuk menghindar dari pembayaran pajak. Meski lumrah dalam kegiatan industri, namun tidak jarang proses tersebut dimanipulasi. Adapun, manipulasi itu dengan mengalihkan penghasilan dari perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang tinggi ke perusahaan lain dengan tarif pajak yang lebih rendah dengan tujuan untuk mendapatkan laba […]
-
Kemenkeu: APBN Surplus Rp 106,1 Triliun pada Juli 2022
Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp 106,1 triliun pada Juli 2022. Adapun realisasi ini setara 0,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan adanya surplus APBN, realisasi pembiayaan anggaran terkontraksi 16 persen (yoy) atau sebesar Rp 196,7 triliun, begitu […]
-
Kripto Jadi Alat Mengelak Pajak, Otoritas Ini Perkuat Pengawasan
Otoritas pajak Korea Selatan, National Tax Service (NTS) berencana untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik pengelakan pajak menggunakan mata uang kripto atau cryptocurrency. Salah seorang pejabat dari NTS memandang strategi pengelakan pajak memanfaatkan cryptocurrency dan aset-aset digital lainnya merupakan ancaman terhadap keadilan sistem perpajakan. “Kian banyak wajib pajak yang mengelak pajak dengan cara memindahkan hartanya […]
-
Dukung Reformasi Pajak, WP Diminta Tak Tawarkan Imbalan ke Fiskus
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta wajib pajak untuk tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai Ditjen Pajak (DJP). Inspektur VII Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu Alexander Zulkarnain mengatakan wajib pajak juga memiliki peran penting dalam mendukung reformasi perpajakan yang tengah dilaksanakan agar DJP dapat bersih dari korupsi. “Kami mengimbau wajib pajak maupun seluruh masyarakat untuk patuh […]
-
Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP
Kanwil DJP Jawa Barat II melakukan kegiatan sita serentak terhadap wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya sebagai tindak lanjut dari rangkaian penagihan aktif berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Kanwil DJP Jawa Barat II menjelaskan apabila juru sita sudah menyampaikan surat paksa maka wajib pajak hanya memiliki 2 x 24 jam untuk melunasi […]
WA only