Author: Admin 99

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Abdul Rochim, mengatakan pemberian pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) pada industri oleokimia telah berhasil mempermudah kegiatan bisnis di sektor tersebut. Abdul Rochim menyampaikan, industri oleokimia yang mengandalkan hasil olahan kelapa sawit merupakan salah satu dari lima sektor yang diberi dukungan untuk bantu memajukan perekonomian […]

Jakarta Produsen obat dan farmasi di dalam negeri berharap pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak bagi industri farmasi. Hal ini guna mendukung pengembangan industri tersebut. Direktur Utama PT Ferron Par Pharmaceuticals, Krestijanto Pandji mengatakan, selama ini industri obat dan farmasi masih belum merasakan insentif paja‎k dari pemerintah, termasuk untuk pengembangan dan inovasi produk-produknya. “Harapannya ada […]

Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pendalaman struktur industri farmasi dalam negeri melalui peningkatan investasi. Salah satu upayanya adalah dengan pemberian insentif untuk menarik investor. Pemerintah memberikan dukungan fiskal terhadap pertumbuhan industri farmasi melalui tax allowance, tax holiday, serta super deductible tax. Insentif ini diberikan diberikan bagi industri yang terlibat dalam program vokasi dan […]

JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan penandatanganan kerjasama dengan lima kementerian lain, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kementerian Koperasi Dan UKM, serta Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kerja sama ini terkait Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Rangka Pencegahan Tindak […]

Jakarta – Niat pemerintah mencegah tindakan korupsi dan penunggak pajak kian bulat menyusul ditandatanganinya nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antar sejumlah kementerian. Nota kesepahaman bertajuk penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam rangka pencegahan tindak pidana bagi korporasi itu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, […]