Author: Admin 09
-

Dibagi Jadi 2 Kelompok, KPP Pratama Punya 20 Fungsi
JAKARTA — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kini dikelompokkan menjadi dua, yaitu KPP Pratama Kelompok I dan KPP Pratama Kelompok II. Pengelompokan tersebut menjadi bagian dari reorganisasi instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP) yang tertuang dalam PMK 184/2020. Beleid itu merevisi PMK 210/2017. Reorganisasi ini dimaksudkan untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP. “Perlu […]
-

DJP Ingin Bangun Dunia Perpajakan Berbasis Keilmuan yang Kuat
JAKARTA — Ditjen Pajak (DJP) menyelenggarakan Konferensi Nasional Perpajakan (KNP) 2020 dengan harapan untuk meningkatkan budaya kerja otoritas berbasis riset ilmiah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan KNP tahun ini berbarengan dengan kegiatan call for paper untuk mengisi jurnal elektronik perpajakan Scientax. Menurutnya, banyak karya ilmiah dari akademisi yang mengupas seputar kebijakan perpajakan […]
-

Impor Vaksin Covid-19 Bebas Pajak, Begini Persiapan Bea Cukai
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan PMK 188/PMK.04/2020 yang mengatur fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor vaksin, bahan baku vaksin, peralatan produksi vaksin, serta peralatan vaksinasi Covid-19. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) juga bersiap membantu kelancaran impor vaksin Covid-19 itu. […]
-

Singgung Soal Integritas, Ini Instruksi Dirjen Pajak untuk Pegawai DJP
JAKARTA — Dirjen Pajak Suryo Utomo memberi instruksi kepada seluruh pegawai Ditjen Pajak (DJP) untuk menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Menurut Suryo, tulang punggung dari integritas dan kredibilitas suatu organisasi disokong oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menjaga integritas. Aspek ini menjadi krusial dalam konteks keberlangsungan suatu organisasi. “Suatu organisasi menjadi […]
-

Sri Mulyani jalankan aksi unilateral bila konsensus pajak digital gagal diputuskan
JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah Indonesia akan beraksi menarik pajak perusahaan digital apabila tahun depan konsensus global terkait pajak digital belum juga diputuskan. Namun, Sri Mulyani menilai sebetulnya global taxasion agreement akan jauh lebih baik daripada aksi unilateral, karena memberikan kepastian. Alhasil, Sri Mulyani menyampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dari […]
WA only