Author: Admin 09
-
Optimalkan Pengawasan Pajak, KPP Pratama Dibagi 2 Kelompok
JAKARTA — Melalui PMK 184/2020, otoritas membagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menjadi dua kelompok. Pengelompokan yang menjadi bagian dari reorganisasi instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP) tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (3/12/2020). PMK 184/2020 memerinci KPP Pratama Kelompok I terdiri atas 11 bagian, yakni Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; […]
-
Tarik Profesional Asing, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Diturunkan
TOKYO — Pemerintah Jepang berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk menarik minat para tenaga profesional sektor finansial dari luar negeri untuk bekerja di Negeri Sakura. Menteri Ekonomi Jepang Yasutoshi Nishimura mengatakan pemerintah akan memperlakukan laba investasi finansial sebagai penghasilan finansial, bukan penghasilan bisnis. Hal ini akan berdampak terhadap tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan […]
-
Pengajuan Permohonan Tax Allowance Bisa Secara Luring, Asalkan …
JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menetapkan aturan baru pengajuan permohonan tax allowance tanpa melalui online single submission (OSS). Dalam Peraturan BKPM No. 5/2020, permohonan tax allowance baru dapat dilaksanakan secara offline atau luar jaringan (luring) jika sistem OSS tidak tersedia. Sistem OSS dianggap tidak tersedia apabila sistem OSS tidak dapat diakses selama 5 […]
-
DJBC Sebut Realisasi Insentif Pajak Impor Tembus Rp2 Triliun
JAKARTA — Ditjen Bea Cukai (DJBC) mengklaim telah melayani pemberian relaksasi kepabeanan dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dengan nilai mencapai sekitar Rp2 triliun hingga 2 Oktober 2020. Kasubdit Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi DJBC M. Zamroni mengatakan besaran insentif tersebut berasal dari tiga aturan antara lain PMK No. 83/2020, PMK No. 171/2019, dan PMK […]
-
Meninjau Implicit Tax Rate atas Konsumsi di Negara-Negara Eropa
KONSUMSI merupakan salah satu basis penerimaan pajak di suatu negara. Walau demikian, tarif statutory atas pajak berbasis konsumsi yang diterapkan di suatu negara tidak serta merta dapat mencerminkan potensi riil dari penerimaan. Penghitungan implicit tax rate (ITR) atas konsumsi digunakan untuk mengukur seberapa optimal otoritas pajak dalam menggali potensi pajak atas konsumsi di suatu negara/yurisdiksi. Adapun rumus penghitungannya ialah […]
WA only