Author: Admin 09
-
Jokowi Ingin BI Berperan Aktif dalam Reformasi Fundamental Ekonomi Nasional
Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya untuk tetap waspada di tengah momentum optimisme terhadap kondisi perekonomian dan perbaikan di sektor keuangan. Secara khusus, Jokowi meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengambil bagian yang lebih nyata dalam kontribusinya terhadap perbaikan di sektor keuangan. “Saya berharap Bank Indonesia mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental […]
-
Lima Jurus Fiskal agar Investasi Migas Kian Luber
JAKARTA – Untuk memperbaiki serta meningkatkan iklim investasi industri hulu minyak dan gas bumi (migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan SKK Migas, memberlakukan lima kebijakan fiskal. Langkah itu dinilai dapat mendukung pelaksanaan kegiatan migas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, pemberlakuan paket kebijakan tersebut […]
-
Tarik Investor Migas, Sri Mulyani Tawarkan Cost Recovery dan Gross Split
JAKARTA – Pemerintah akan menggunakan semua instrumen untuk mendukung sektor industri migas dalam negeri. Hal itu seiring dengan upaya SKK Migas yang menargetkan produksi minyak bumi sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan gas alam sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD), atau secara total sebesar 3,2 juta barel setara minyak […]
-
Pemerintah Sosialisasikan UU Cipta Kerja soal Keuangan hingga Kemudahan Berusaha
Jakarta – Menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah tengah menyusun aturan pelaksanaan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Dalam proses penyusunan ini, Pemerintah pun membentuk tim independen yang akan berkunjung ke beberapa kota untuk menyerap masukan dan tanggapan dari masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan terkait. […]
-
Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru Soal Penagihan Pajak
Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No.189/PMK.03/2020. Salah satu pertimbangan diterbitkannya PMK ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak dan simplifikasi peraturan perundang-undangan. “Diperlukan pengaturan baru mengenai […]
WA only