Author: Admin 09
-
DJP sepakati integrasi data pajak dengan tiga operator pelabuhan
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyepakati integrasi data perpajakan dengan operator pelabuhan Pelindo I, Pelindo II, dan Pelindo IV untuk mendorong kepatuhan maupun kewajiban perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Jakarta, Selasa, menyatakan penguatan ini merupakan lanjutan dari kesepakatan serupa dengan Pelindo III yang sudah dilakukan pada 17 Juli 2020. Suryo […]
-
Cek Dulu, Ini Detail Rancangan Beleid Kawasan Ekonomi Khusus
JAKARTA – Pemerintah telah mematangkaan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagai turunan dari Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker. Dikutip dari draf RPP dari laman resmi UU Ciptaker, ada beberapa substansi yang menarik untuk dicermati. Pertama, soal penentuan lokasi KEK. Dalam rancangan beleid itu, pemerintah menetapkan bahwa lahan yang diusulkan […]
-
Ditjen Pajak jalin kerja sama perpajakan dengan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo IV
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Pelindo I, Pelindo II, dan Pelindo IV hari ini (10/11) menandatangani Nota Kesepahaman tentang integrasi data perpajakan. Sebelumnya, pada tanggal 17 Juli 2020, Ditjen Pajak telah menandatangani dokumen yang sama dengan Pelindo III di Semarang. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama […]
-
Soal Pembiayaan SDGs, Ini Rekomendasi Perpajakan OECD
JAKARTA. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis laporan terbaru terkait dengan masa depan pembiayaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan adanya pandemi Covid-19. Director Co-operation Development OECD Jorge Moreira da Silva mengatakan OECD menyoroti dampak pandemi pada kemampuan negara dalam memastikan tersedianya sumber pembiayaan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDG`s) pada 2030. “Negara […]
-
Pelaku Usaha di KEK Bakal Dapat Diskon PBB dan BHPTB
JAKARTA. Pemerintah melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membuka peluang bagi badan usaha dan pelaku usaha untuk mendapatkan keringanan pajak daerah. Pada Pasal 96 ayat (2) RPP tersebut, keringanan pajak daerah yang diberikan paling sedikit berupa pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pengurangan […]
WA only