Author: Admin 09
-

DJP akan Terima Data Wajib Pajak yang Diparkir di 103 Negara
Ditjen Pajak (DJP) akan memulai agenda pertukaran data informasi keuangan atau automatic exchange of information (AEoI) pada November 2020. Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan agenda pertukaran data informasi keuangan untuk tujuan perpajakan edisi 2020 merupakan tahun ke-3 partisipasi Indonesia dalam upaya transparansi data keuangan untuk tujuan pajak secara global. John kembali menjelaskan agenda […]
-

Listrik Ramah Lingkungan, Sri Mulyani Beri Insentif Pajak untuk PLN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah dukungan dari pemerintah kepada PT PLN (Persero) untuk memproduksi listrik yang ramah lingkungan. Dukungan itu termasuk insentif perpajakan. Pemberian insentif perpajakan, menurutnya, akan mendorong PLN memproduksi lebih banyak listrik yang ramah lingkungan untuk menggantikan listrik dari energi fosil. Dia berharap pemberian insentif perpajakan itu mampu mendorong lebih banyak […]
-

Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Strategis Jadi Topik Terpopuler
Rencana Ditjen Pajak (DJP) untuk melakukan pengawasan wajib pajak strategis secara komprehensif menjadi berita terpopuler sepanjang pekan ini. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Pengawasan dilakukan untuk all taxes satu tahun pajak. Nanti, otoritas pajak tidak akan langsung menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) setiap ada data baru yang diperoleh. […]
-

Periode Insentif PPN Tidak Diperpanjang, Partai Oposisi Ini Protes
Partai Buruh Inggris yang menjadi oposisi pemerintah melancarkan kritik pedas kepada Kementerian Keuangan yang tidak memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk alat pelindung diri (APD). Anggota parlemen Partai Buruh James Murray mengatakan langkah pemerintah tidak memperpanjang insentif PPN untuk komoditas APD seperti masker adalah keputusan kontraproduktif. Menurutnya, APD merupakan barang yang sangat dibutuhkan masyarakat […]
-

Kabar Baik! Emiten Tambah Free Float Bakal Dapat Insentif
JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang merancang aturan baru mengenai emiten yang berencana menambah porsi kepemilikan saham publik (free float) di bawah 40% akan memperoleh insentif. Saat ini yang masih berlaku adalah emiten baru bisa mendapat insentif jika saham beredar di publik minimal 40%. Sebab itu, Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi mengatakan, pihaknya terus […]
WA only