Author: Admin 09
-
Masa Pemberian Insentif Pajak Bakal Diperpanjang, Ini Saran Pengusaha
Pelaku usaha sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik rencana pemerintah daerah (pemda) untuk memperpanjang periode insentif pajak daerah. Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengatakan pemda akan memperpanjang periode pemberian insentif penundaan pembayaran pajak bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan hiburan malam. Menurutnya, kegiatan pariwisata belum pulih sehingga pendapatan pelaku […]
-
Beleid Baru! Kemenkeu Revisi PMK Soal Pembayaran Setoran Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) baru tentang pembayaran penerimaan negara untuk kepabeanan dan cukai, sekaligus merevisi peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 40/2016. Kemenkeu menilai PMK No. 148/2020 diterbitkan untuk meningkatkan pelayanan proses pembayaran dan penyetoran penerimaan negara untuk kepabeanan dan cukai secara elektronik melalui penyesuaian jenis penerimaan negara. Selain itu, dalam PMK tersebut, […]
-
Masa Pandemi, Penerimaan Pajak Restoran Diproyeksi Melebihi Target
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Jawa Timur mencatat penerimaan pajak restoran masih stabil meskipun pengunjung dibatasi hanya 50% dari jumlah daya tampung. Pelaksana tugas (Plt) Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara mengatakan hingga awal Oktober 2020, konstribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mencapai lebih dari Rp5,2 miliar. “Capaian tersebut terhitung mulai dari […]
-
Soal PPh Pekerja Asing, DJP: Bukan Berarti Mereka Bebas Pajak
Otoritas menegaskan penerapan sistem territorial atas pajak penghasilan (PPh) atas warga negara asing (WNA) dengan keahlian tertentu tidak berlaku selamanya. Penegasan otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (14/10/2020). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan dalam pengecualian penerapan sistem worldwide dalam perubahan UU PPh pada klaster perpajakan UU Cipta Kerja hanya diberikan selama 4 tahun […]
-
Dirjen Pajak: Titip barang tidak dikenakan PPN di awal
JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan, pemerintah telah menghapus skema penyerahan barang kena pajak (BKP) secara konsinyasi atau titip barang. Sebagai ilustrasi, apabila ada wajib pajak yang menitipkan barangnya ke pada wajib pajak lain, maka di awal saat pemberian barang tersebut tidak langsung ditarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. […]
WA only