Author: Admin 09
-
Pemerintah Bakal Evaluasi Fasilitas Pajak UMKM, Ada Apa?
Pemerintah akan mengevaluasi pemberian fasilitas pajak yang selama ini diberikan kepada UMKM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu memaparkan kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 54%. Namun, kontribusinya terhadap penerimaan pajak rendah karena penggunaan ada perlakuan khusus, terutama dalam pajak penghasilan (PPh). “Ini ke depan akan kami pelajari lagi apakah […]
-
Pekerja Asing Tetap Dimintai Pajak Penghasilan di UU Cipta Kerja
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo membantah kabar bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) dibebaskan untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. “Apakah ini dibebaskan? Tidak,” tegas Suryo dalam acara Media Briefing Reformasi di Bidang Perpajakan yang dilakukan secara video conference pada Senin (12/10/2020). Suryo mengatakan, bahwa […]
-
Menkeu nilai Omnibus Law Cipta Kerja entaskan RI dari “middle income trap”
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Omnibus Law Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan dan mengentaskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap karena undang-undang itu memberikan regulasi yang sederhana dan efisien. “Menjadi negara yang efisien, memiliki regulasi yang simple dan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk bisa berusaha secara mudah,” katanya dalam Ekspo Profesi […]
-
Penjelasan Dirjen Pajak Soal Konsinyasi Dianggap Bukan Penyerahan BKP
Penghapusan skema penyerahan barang kena pajak (BKP) secara konsinyasi dari pengertian penyerahan BKP diyakini memudahkan dan meringankan wajib pajak. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan salah satu perubahan ketentuan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja adalah konsinyasi tidak lagi dianggap sebagai penyerahan BKP. “Dalam konteks memudahkan kegiatan usaha, konsinyasi masih kami […]
-
Setoran Pajak dari Netflix dkk Diprediksi Bisa Capai Rp 2,1 Triliun
Pengamat Pajak Center for Indonedia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memproyeksikan penerimaan negara yang berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) atas konsumsi barang/jasa digital perusahaan asing bisa mencapai Rp 1,5 triliun sampai dengan Rp 2,1 triliun. Adapun, perkembangan saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengumpulkan Rp 97 miliar PPN yang didapat […]
WA only