Author: Admin 09
-

Per 8 Juli, Serapan Sektor Kesehatan Penanganan Covid-19 Baru 5,12%
JAKARTA- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyerapan belanja kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp4,48 triliun per 8 Juli 2020. Jumlah tersebut setara 5,12% dari total pagu anggaran sebesar Rp87,55 triliun di APBN 2020. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Tim Monitoring Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kunta Wibawa Dasa Nugraha […]
-

Belanja Kesehatan Corona Baru Cair 5,12 Persen per 8 Juli
JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja kesehatan untuk menangani pandemi virus corona atau covid-19 baru mencapai Rp4,48 triliun per 8 Juli 2020. Jumlah tersebut setara 5,12 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp87,55 triliun di APBN 2020. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Tim Monitoring Program Pemulihan Ekonomi Nasional […]
-

6 Korporasi Ini Bakal Pungut Pajak 10% ke Konsumen, Ada Netflix!
BOGOR — Tak lama setelah pengumuman pembukaan blokir Netflix, pemerintah mengumumkan deretan perusahaan asing yang wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% terhadap jasa digitalnya di Tanah Air. Pengumuman enam perusahaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menindaklanjuti tahapan sebelum peraturan pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) berlaku pada awal Agustus. “Dengan […]
-

Ditugasi Sri Mulyani, Netflix Cs Siap Tarik Pajak dari Kamu
Direktur Jenderal Pajak menunjuk enam perusahaan global yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) 10% atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Keenam pelaku usaha tersebut adalah: Amazon Web Services Inc. Google Asia Pacific Pte. Ltd. Google Ireland Ltd. Google LLC. Netflix International B.V. Spotify AB “Dengan penunjukan ini maka produk […]
-

Sri Mulyani Hapus Barang Ini dari Daftar Penerima Fasilitas Perpajakan
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghapus beberapa jenis barang impor untuk penanganan pandemi Covid-19 dari daftar penerima fasilitas perpajakan. Kebijakan tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (9/7/2020). Pencabutan fasilitas ini berlaku mulai 7 Juli 2020, setelah diterbitkannya PMK 83/2020 sebagai perubahan atas PMK 34/2020. Dengan beleid terbaru ini, pemerintah mengubah […]
WA only