Author: Admin 09
-

CITA: Perppu 1/2020 Respons Cepat Tangani Pandemi Virus Korona
JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 cukup responsif untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Kebijakan yang direncanakan masuk dalam Omnibus Law Perpajakan dimulai lebih dulu melalui perppu ini. Dalam perppu tersebut, tarif PPh badan sudah mulai diturunkan […]
-

Netflix hingga Zoom Bisa Diblokir Jika Tak Bayar Pajak
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengejar pajak Netflix hingga Zoom di tengah keuangan negara yang terganggu karena virus corona. Ketentuan perpajakan untuk layanan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020. Dalam payung hukum tersebut, pemerintah juga menyiapkan sanksi, dari administrasi hingga pemblokiran. Dikutip detikcom, Rabu (1/4/2020), dijelaskan […]
-

Pajak DKI Turun Imbas Corona, DPRD Akan Sisir Anggaran yang Bisa Dikurangi
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pajak Pemprov DKI selama masa pandemi virus Corona (COVID-19) mengalami penurunan. DPRD DKI Jakarta menyebut akan mengadakan rapat dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) terkait hal tersebut. “Kita sedang mencari formula untuk mengundang TAPD untuk mengadakan rapat. Artinya formula, apakah rapatnya kita melalui teleconference, apakah nanti rapat […]
-

Tak Dapat Insentif Pajak, Pengusaha Daur Ulang Plastik Terancam Gulung Tikar
Jakarta – Para pengusaha daur ulang plastik yang tergabung dalam Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) mengeluhkan tidak adanya insentif perpajakan bagi mereka, menyusul terjadinya pandemi virus corona. Keluhan itu mengemuka karena pemerintah memberikan insentif pajak bagi pelaku pengusaha yang lain. “Ada ratusan kelompok industri yang mendapat keringanan pajak, tetapi kami para pelaku industri daur […]
-

Penggunaan Aplikasi Online Naik, Menkeu Kejar Pajak Digital
JAKARTA – Pemerintah mulai menarik pajak perusahaan digital yang mempunyai manfaat ekonomi (significant economic presence) dari Indonesia. Kebijakan ini berlaku untuk perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pergerakan kegiatan online yang meningkat selama kondisi social distancing dan working from home (WFH) menjadi alasan utama pemerintah mulai memberlakukan pajak digital. […]
WA only