Author: Admin 09
-

Pakar: Beri insentif pajak pada industri strategis, ini kriterianya
Jakarta. Partner Tax Research & Training Services Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan pemberian insentif pajak terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan dapat mendorong pertumbuhan produk inovatif dan teknologi di Tanah Air. “Pemberian insentif ini penting lantaran inovasi dan teknologi merupakan dua hal yang dibutuhkan untuk lompatan pertumbuhan dan produktivitas perekonomian Indonesia,” ujar Bawono […]
-

Praktisi: Insentif Pajak Bisa Dorong Pertumbuhan Produk Inovatif
JAKARTA – Partner Tax Research & Training Services Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Bawono Kristiaji mengatakan produk inovatif dan teknologi bisa terwujud melalui kegiatan penelitan dan pengembangan. Masalahnya, menurut Bawono skala atau ukuran dari kegiatan litbang di Indonesia masih lemah. Karena itulah pemerintah perlu memberikan stimulus, salah satu cara yang paling efektif ialah melalui pemberian […]
-

Omnibus Law Perpajakan, Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp80 Triliun
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyebut bahwa kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh dalam Omnibus Law Perpajakan berpotensi menghilangkan penerimaan pajak sebesar Rp80 triliun. “Esensinya tarif turun tapi bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Sekitar Rp80 triliun untuk estimasi turunnya karena tarif turun,” kata Suryo di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (11/2). Menurut Suryo, […]
-

Diminta Kejar Kemudahan Berbisnis di Posisi 40, Ini yang Dilakukan Sri Mulyani
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) naik ke peringkat 40. Pasalnya, masih ada 4 komponen yang di atas peringkat 100 hingga saat ini. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sedang mengkaji apakah 4 komponen yang masih di atas 100 bisa diperbaiki. “Kalau dari saya […]
-

Jokowi Minta Kemudahan Bisnis RI Peringkat 40, Bisa Bu Sri Mulyani?
Jakarta. World Bank pada 2018 yang lalu menurunkan peringkat indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia dari 72 ke 73. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak puas dan ingin peringkat Indonesia naik ke 40. Ada beberapa pekerjaan rumah yang diberikan Jokowi kepada para menterinya. Salah satunya meningkatkan salah satu indikator EoDB Indonesia yang nilainya masih di atas […]
WA only