Author: Admin 09
-

Tarif Pajak Daerah Mengganggu, Pemerintah Harap Beres Dengan Omnibus Law
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan dalam RUU Omnibus Law Perpajakan, salah satu poin yang akan diatur menyangkut tarif perpajakan daerah yang bakal diselaraskan. Tujuan dari penyelerasan tarif perpajakan tersebut diharapkan membuat investor lebih nyaman lagi ketika melakukan investasi di daerah. “Pemerintah ingin agar pajak-pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintahan […]
-

Penerimaan pajak berpotensi hilang Rp80 triliun akibat penurunan PPh
Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan adanya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh dalam Omnimbus Law Perpajakan berpotensi menghilangkan penerimaan pajak sebesar Rp80 triliun. “Esensinya tarif turun tapi bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Sekitar Rp80 triliun untuk estimasi turunnya karena tarif turun,” kata Suryo di Kantor DJP, Jakarta, Selasa. Suryo […]
-

Soal Omnibus Law, Dirjen Pajak Lempar Tanggung Jawab ke DPR
JAKARTA – Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebut Omnibus Law Perpajakan akan mulai diimplementasikan ketika DPR telah mengesahkan. Suryo mengatakan draf Omnibus Law yang bertujuan untuk meningkatkan investasi itu sudah diserahkan kepada DPR RI sejak 31 Januari 2020 sehingga saat ini sedang menunggu pembahasan oleh para anggota dewan. “RUU sudah disampaikan ke dewan akhir […]
-

Dana bagi hasil (DBH) daerah eksportir nikel turun, Kemenkeu masih kaji kompensasinya
JAKARTA. Kebijakan pemerintah menyetop ekspor bijih nikel berdampak pada penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sejumlah daerah, terutama di bagian timur Indonesia. Seperti yang diketahui, DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terbagi ke dalam beberapa kategori seperti DBH […]
-

Dirjen Pajak: Implementasi Omnibus Law Perpajakan tunggu disahkan DPR
Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan bahwa Omnibus Law Perpajakan akan mulai diimplementasikan ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan. Suryo mengatakan draf Omnibus Law yang bertujuan untuk meningkatkan investasi itu sudah diserahkan kepada DPR RI sejak 31 Januari 2020 sehingga saat ini sedang menunggu pembahasan oleh para anggota dewan. […]
WA only