Author: Admin 09
-

Apa kabar rencana cukai emisi karbon dan minuman berpemanis? Ini kata Bea Cukai
JAKARTA, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana akan mengenakan cukai terhadap produk yang menghasilkan emisi karbon dan minuman berpemanis. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan pihaknya masih membuka peluang mengenai landasan pengenaan tarif cukai emisi karbon antara lain, pertama cukai dikenakan atas setiap pembelian kendaraan bermotor. Kedua, […]
-

Pemda Bakal Diberi Sanksi Jika Pungut Pajak Berlebihan
JAKARTA. Pemerintah bakal memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang masih melakukan pemungutan pajak berlebih atau excessive pajak. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang sinkron antara pusat dengan daerah. Hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau omnibus law perpajakan. Saat ini RUU tersebut sudah […]
-

Omnibus Perpajakan: Pemda Pungut Pajak Tinggi Bakal Disanksi
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan kajian terhadap peraturan mengenai pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh para pemda. Ini sejalan dengan rencana harmonisasi tarif pajak daerah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, dengan peraturan baru ini, nanti jika ada pemerintah daerah yang menghambat investasi […]
-

Pajak Daerah Ketinggian Bisa Ganggu Investasi
Jakarta -Kementerian Keuangan menyebut tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah (pemda) mengganggu masuknya investasi ke Indonesia. Oleh karena itu, lewat UU omnibus law perpajakan pemerintah pusat merasionalkan tarif pajak nasional. Hal itu diungkapkan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti di gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pusat, Jakarta Pusat. Prima mencontohkan masih banyak pemerintah […]
-

Melalui Omnibus Law, Pemerintah Akan Atur Tarif Pajak di Daerah
Jakarta – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan rasionalisasi pajak daerah. Hal itu dilakukan melalui undang-undang Omnibus Law Perpajakan. “Pemerintah ingin agar pajak-pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintahan daerah tidak mengganggu iklim investasi,” kata Primanto di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 11 Februari 2020. Menurut dia, investor […]
WA only