Author: Admin 09
-

Omnibus Law Bisa Gerus Penerimaan Rp 80 T, Pemerintah Siapkan Mitigasi
JAKARTA – Pemberian sejumlah fasilitas perpajakan, termasuk pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh), dalam Omnibus Law Perpajakan diperkirakan akan menyusutkan penerimaan negara hingga Rp 80 triliun. Akan tetapi, hal itu dapat dimitigasi dengan upaya perluasan basis pajak dari langkah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. “Penerimaan berkurang (Rp 80 triliun) tapi untuk menggerakkan ekonomi. Mitigasinya dengan perluasan basis pajak, […]
-

Sudah di DPR, Omnibus Law Perpajakan Tinggal Tunggu Pembahasan
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pemerintah sudah menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau omnibus law perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Januari 2020. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyatakan, usai diserahkan pemerintah kini tinggal menunggu pembahasan lebih lanjut oleh DPR untuk pada akhirnya […]
-

Omnibus Law Jadi Cara Pemerintah Tarik Pajak Google hingga Netflix
JAKARTA – Pemerintah menyebutkan adanya omnibus law perpajakan akan menjadi cara menarik pajak dari perusahaan digital asing yang menjual jasanya di Indonesia. Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan akan memberikan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan transaksi elektronik maupun transaksi konvensional sebenarnya sama saja. Hanya yang membedakan adalah cara bertransaksi […]
-

Ditjen Pajak Sebut Faktur Pajak Fiktif Libatkan Banyak Perusahaan
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak mengungkap kasus pidana perpajakan korporasi yang melibatkan perusahaan garmen, PT Gemilang Sukses Garmindo. Perusahaan ini bukanlah satu-satunya pelaku karena proses penyidikan juga tengah berjalan di Kantor Wilayah Ditjen Pajak lainnya. “Kebetulan kami yang pertama menyelesaikannya,” kata Kepala Seksi Penyidikan dan Bukti Permulaan, Kanwil Ditjen Pajak, Jakarta Barat, Kardiawan, usai konferensi […]
-

Pendapatan Pajak Tak Sesuai Target, Bapenda Purwakarta Gandeng Kejari Tagih Wajib Pajak
PURWAKARTA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Purwakarta melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui penagihan wajib pajak yang menunggak. Kepala Bapenda Purwakarta, Nina Herlina mengatakan keterlibatan Kejari sebagai penguatan Pemkab Purwakarta dalam menciptakan PAD yang baru maupun yang belum terealisasi hingga saat ini. “Kami harap adanya keterlibatan institusi ini agar wajib […]
WA only