Author: Admin 09
-

Risiko Penurunan Penerimaan Pajak
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, jika aturan tersebut berlaku kemungkinan penurunan penerimaan pajak sekitar Rp 85 triliun. Tentu dengan asumsi bila jumlah wajib pajak cenderung stagnan dan dunia bisnis relatif stabil. Proyeksi pengurangan pendapatan itu merupakan efek dari tarif pajak […]
-

Dirjen Pajak Targetkan Omnibus Law Perpajakan Rampung 2021
Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menargetkan omnibus law perpajakan bisa rampung dan efektif berlaku pada 2021. Dia mengatakan pemerintah saat ini dalam tahap pembahasan rancangan undang-undang omnibus law bersama Dewan Perwakilan Rakyat. “Harapan secepatnya harapan 2021, kami siapkan infrastruktur jangan sampai ketinggalan juga, jangan sampai undang-undang jalan infrastruktur belum siap. Sekarang sudah sampai di […]
-

Omnibus Law Perpajakan Bidik Pemain OTT, Ini Respons Google
JAKARTA, Berselang beberapa hari setelah Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang mengatur secara terperinci mengenai aturan pengenaan pajak terhadap perusahaan digital diserahkan ke DPR RI untuk dibahas, Google selaku perusahaan over the top (OTT) menyatakan siap mengikuti aturan yang berlaku di Tanah Air. “Google akan mematuhi undang-undang yang berlaku,” ujar Head of Corporate Communications di Google Indonesia Jason […]
-

RI-Korsel Revisi Perjanjian P3B April 2020
JAKARTA. Pemerintah berencana menarik investasi dari Korea Selatan. Caranya : dengan mengelontorkan insentif pajak. Rencananya: Indonesia akan menyelesaikan negosiasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau Tax treaty dengan negara gingseng pada April 2020 mendatang. Direktur Perpajakkan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) John Hutagaol mengatakan,bentuk rencana kesepakatan ini adalah termasuk dalam renegosiasi bilateral. […]
-

Ini Dampak Penurunan Tarif PPh Badan Terhadap Ekonomi & Penerimaan
JAKARTA, Sejumlah media nasional menyoroti rancangan omnibus law perpajakan pada hari ini, Jumat (7/2/2020). Salah satu yang disoroti adalah terkait skenario penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang rencananya dilakukan secara bertahap yaitu dari 25% menjadi 22% pada 2021 dan 2022. Selanjutnya, tarif turun lagi dari 22% menjadi 20% pada 2023 dan seterusnya. Dalam skenario pemerintah, sesuai […]
WA only