Author: Admin 09
-

Birokratis,Omnimbus Law Perpajakan Belum ke DPR
JAKARTA. Nasib pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan alias Omnimbus Law Perpajakan, tak jauh berbeda dengan Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja. Hingga Kamis (30/1) Pemerintah belum mengirimkan surat Presiden (Surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Walhasil belum ada kepastian kapan RUU yang digadang jadi pemikat investasi ini dibahas. Kamis(30/1) kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani […]
-

Reformasi Iklim Usaha Tambah Kelas Menengah
“World Bank mencatat; 115 juta penduduk Indonesia yang berpotensi naik ke kelas menengah” JAKARTA. Perkembangan kelas menengah menjadi salah satu kunci pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. Bank Dunia(world bank) mencatat, 45% populasi atau 115 juta orang di Indonesia yang berpotensi naik status menjadi kelas menengah (aspiring middle class) dan menjadi motor perekonomian Indonesia ke depan. Dalam […]
-

Kemenkeu Beberkan Sumber Ketidakpastian Global pada 2020
Kementerian Keuangan menyebut terdapat sejumlah sumber ketidakpastian yang berpotensi mempengaruhi perekonomian global dan berdampak ke Indonesia pada tahun ini. Adapun pemerintah saat ini sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkal dampak negatif global tersebut. Wakil Menteri Keuangan Suahasi Nazara menjelaskan, sumber ketidakpastian berasal dari berbagai penjuru dunia. Beberapa sumber ketidakpastian global bahkan sudah terjadi sejak tahun […]
-

Kewenangan Perizinan Investasi dan Insentif Fiskal Beralih ke BKPM Per 3 Februari
JAKARTA. Pemerintah akan mulai mengalihkan kewenangan pemberian insentif pajak untuk investasi ke Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) yang sebelumnya dipegang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai 3 Februari 2020. Perubahan kewenangan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini memang ada pemahaman di […]
-

Wamenkeu Pastikan Omnibus Law Tak Bikin Pelaku Usaha Puyeng
JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, adanya omnibus law akan menyederhanakan 42.000 regulasi yang dipandang menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. “Saya yakin kalian banyak di dunia usaha dan tahu persis salah satu fitur kerja di Indonesia adalah peraturan banyak. Buka usaha saja puyeng. Semua ada aturan dan berjejer […]
WA only