Author: Admin 09
-

Deregulasi Tak Tuntas, Omnibus Law Naik Pentas
JAKARTA. Lima tahun pertama masa kepemimpinan Joko Widodo, pemerintah menerbitkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE). Setelah diimplementasikan, PKE yang digadang-gadang dapat memperbaiki perekonomian nasional itu ternyata belum terasa betul dampaknya. Setidaknya bagi orang awam. Secara singkat, ke-16 paket kebijakan ini menargetkan peningkatan pada enam area. Mulai dari iklim investasi, daya saing industri, efisiensi logistik, promosi […]
-

Menyoal Desain dan Implementasi Kebijakan Pajak
DALAM APBN 2020, penerimaan perpajakan menjadi penyumbang belanja negara terbesar, yaitu 73,44%. Artinya, kebutuhan untuk menjalankan roda pemerintahan mayoritas didanai pajak. Menjadi tulang punggung APBN, berarti penerimaan pajak harus mampu meningkat secara berkelanjutan. Karena itu, kesadaran dan kepatuhan pajak merupakan hal utama dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, saat ini tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak […]
-

Gojek dan Grab Respons Rencana DPR Usut Pajak Mitra Driver Ojek Online
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana menelusuri pembayaran pajak mitra pengemudi ojek online. Gojek dan Grab pun menanggapi wacana tersebut, mengingat mereka disebut tidak transparan. Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengklaim, perusahaannya selalu mematuhi peraturan dan aktif mendukung berbagai program pemerintah terkait pajak. Salah satunya, Grab mendorong kesadaran mitra […]
-

Pemerintah Menebar Tax Holiday ke Investasi Kimia
JAKARTA. Pemerintah kembali menebar insentif tax holiday atau pembebasan pajak.banyak diantara para penerima insentif tax holiday ini adalah perusahaan yang berinvestasi di industri kimia. Muhammad Khayam, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemperin) menyatakan, sejauh ini penanaman modal dalam jumlah besar di Indonesia didominasi investasi petrokimia. Dus, dia menilai wajar investor industri […]
-

Insntif Repatirasi Ungkit Investasi
JAKARTA. Pemerintah bakal memperbaharui ketentuan Badan Usaha Tetap (BUT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakkan untuk penguatan perekonomian atau omnimbus law Perpajakkan. Aturan sapu jagat ini bakal mengubah konsep perpajakan luar negeri dari sistem worldwide menjadi sistem teritorial. Sistem baru tersebut bakal mengatur tentang penghasilan tertentu dari luar negeri. Pertama, penghasilan tertentu […]
WA only