Author: Admin 09
-

APBI Nantikan Paket Kebijakan Insentif untuk Gasifikasi Batu Bara
JAKARTA. Pelaku usaha tambang batu bara tengah menantikan paket kebijakan insentif untuk pengembangan gasifikasi batu bara. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia mengatakan bahwa pengembangan gasifikasi batu bara membutuhkan biaya yang cukup besar dan bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, pelaku usaha sangat membutuhkan kepastian regulasi dan dukungan insentif untuk mencapai keekonomian proyek. […]
-

Pelaku UMKM Soroti Pesangon, Pajak, dan Investasi dalam UU Ciptaker
JAKARTA. Sejumlah ketentuan dalam aturan turunan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dinilai gagal memberikan jawaban bagi sektor usaha mikro dan kecil yang terdampak cukup parah oleh pandemi Covid-19. Hal-hal seperti ketentuan mengenai pesangon, investasi, serta perpajakan dinilai kontraproduktif bagi kemaslahatan UMKM. Mengacu pada RPP Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu […]
-

11 Asosiasi Pengusaha Minta Threshold Omzet PPh Final Dinaikkan
JAKARTA. Asosiasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meminta ambang batas atau threshold omzet tahunan untuk pengenaan PPh Final UMKM ditingkatkan, bukan diturunkan sebagaimana tertuang dalam rencana peraturan pemerintah (RPP). Permintaan tersebut datang dari sejumlah asosiasi seperti Asosiasi Usaha Kecil Menengah Indonesia (Akumindo), Jaringan Usaha Independen Indonesia (Jusindo), Himpunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah […]
-

Terima Masukan Pengusaha, Kepala Bappenas Singgung Tax Amnesty
JAKARTA. Pemerintah terbuka terhadap masukan kebijakan dari dunia usaha dalam upaya untuk memulihkan perekonomian pascapandemi. Masukan kebijakan terkait insentif pajak, termasuk tax amnesty, juga bisa didiskusikan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dalam sebuah forum CEO, mengatakan pemerintah akan membuat skema insentif pajak yang efektif bagi dunia usaha sekaligus tidak membebani dari sisi fiskal. “Saya […]
-

Tak Penuhi Syarat Investasi, WP OP Setor Sendiri PPh Dividen
JAKARTA. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri diwajibkan untuk menyetor sendiri pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas dividen jika tidak memenuhi ketentuan syarat investasi. Dalam Pasal 4 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pemerintah menambahkan satu pasal baru pada PP 94/2010, yakni Pasal 2A. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, wajib pajak […]
WA only