NEWS

  • Mantap! PAD Tumbuh, Pemprov DKI Gulirkan Relaksasi Pajak Daerah

    Mantap! PAD Tumbuh, Pemprov DKI Gulirkan Relaksasi Pajak Daerah

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat komitmen menghadirkan keadilan dan keberpihakan bagi masyarakat serta dunia usaha melalui kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, kebijakan relaksasi pajak daerah menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli warga sekaligus menggerakkan roda perekonomian di Ibu Kota. “Dengan keberpihakan yang nyata, kami ingin menunjukkan […]

  • Menkeu Purbaya Tunda Pengejaran Pajak dari Underground Economy

    Menkeu Purbaya Tunda Pengejaran Pajak dari Underground Economy

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum berencana mengejar potensi pajak dari underground economy atau aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi. Purbaya menjelaskan, langkah tersebut tidak menjadi prioritas saat ini karena pemerintah memilih fokus untuk memperkuat sektor ekonomi riil yang memiliki kontribusi langsung dan terukur terhadap penerimaan negara. “Underground sudah lama […]

  • LB PPh 21 Bagi Sektor Pariwisata yang Manfaatkan DTP, Ini Aturannya

    LB PPh 21 Bagi Sektor Pariwisata yang Manfaatkan DTP, Ini Aturannya

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2025 turut memuat ketentuan khusus terkait dengan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pegawai tetap sektor pariwisata. Ketentuan khusus dimaksud mengatur tentang mekanisme pengembalian dan kompensasi kelebihan PPh Pasal 21 dalam hal PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan diberi insentif DTP ternyata lebih besar dari PPh Pasal […]

  • DPRD Sarankan Pemkab Cirebon Buka Opsi Kenaikan Pajak, Ekonomi Lokal Diuji

    DPRD Sarankan Pemkab Cirebon Buka Opsi Kenaikan Pajak, Ekonomi Lokal Diuji

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon meminta pemerintah daerah menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah sesuai kondisi ekonomi terkini dan ketentuan pemerintah pusat.  Dorongan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori, sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasan menegaskan, […]

  • PMK Digodok! E-Money dan Mata Uang Digital Bakal Masuk Data Pajak Global Mulai 2026

    PMK Digodok! E-Money dan Mata Uang Digital Bakal Masuk Data Pajak Global Mulai 2026

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa mulai tahun data 2026, informasi keuangan yang dipertukarkan secara otomatis antarnegara (Automatic Exchange of Information / AEOI) akan diperluas. Perluasan ini mencakup rekening produk uang elektronik (e-money) dan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency / CBDC). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Amendments to […]

WhatsApp WA only